KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima audiensi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) pada Kamis (30/1/2026) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Pertemuan ini menegaskan komitmen penguatan koordinasi lintas sektor dalam isu kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, memaparkan rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026. Rakornas ini akan menitikberatkan pada penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas demografi serta ketahanan keluarga.
“Pengelolaan kependudukan tidak hanya berbicara soal jumlah penduduk, tetapi juga bagaimana memastikan stabilitas demografi dan ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan nasional,” ujar Wihaji dikutip dari laman Kemenko PMK, Minggu (1/2/2026)
Wihaji juga menjelaskan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang saat ini diukur melalui 30 indikator kinerja daerah, lengkap dengan skema insentif fiskal bagi daerah yang mampu memenuhi target. Selain itu, program prioritas distribusi Makanan Pendamping Gizi (MPG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD telah menjangkau sekitar 3,2 juta penerima manfaat per hari hingga Januari 2026, dengan dukungan ratusan ribu kader di berbagai wilayah Indonesia.
BACA JUGA: Menag Nasaruddin Umar: NU adalah Pesantren Besar Penjaga Moderasi dan Keilmuan Bangsa
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai agenda strategis pembangunan manusia, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Pratikno menekankan pentingnya integrasi data lintas kementerian dan lembaga agar setiap intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan saling melengkapi.
“Kunci dari intervensi pembangunan manusia adalah data yang terintegrasi dan koordinasi yang kuat antar-kementerian, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar presisi,” tegas Pratikno.
Dalam arahannya, Pratikno menegaskan bahwa peran koordinatif Kemenko PMK tidak hanya bersifat administratif, tetapi strategis dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Keterpaduan program kependudukan dan pembangunan keluarga diposisikan sebagai fondasi penting dalam mendukung agenda prioritas nasional, khususnya percepatan penurunan stunting, penguatan peran keluarga dalam pemenuhan gizi dan pola asuh anak, peningkatan kesehatan keluarga termasuk kesehatan mental, serta penuntasan tuberkulosis (TBC) melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis keluarga.
Selain itu, Kemenko PMK juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga. Upaya tersebut mencakup pengelolaan sampah rumah tangga secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembentukan perilaku hidup bersih, sehat, dan ramah lingkungan.
“Pembangunan manusia pada akhirnya bermuara di keluarga. Karena itu, penguatan kebijakan kependudukan dan ketahanan keluarga harus menjadi kerja bersama lintas sektor,” pungkas Pratikno. (KSC)
TIM REDAKSI
