KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menorehkan capaian gemilang dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebanyak 19 unit kerja berhasil meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Dari total tersebut, 5 unit kerja meraih predikat ZI menuju WBBM, sementara 14 unit kerja lainnya meraih predikat ZI menuju WBK. Pencapaian ini meningkat signifikan sebesar 137,5 persen dibandingkan tahun 2024, di mana sebelumnya hanya 1 unit kerja meraih predikat menuju WBBM dan 8 unit kerja meraih predikat menuju WBK.
Capaian ini merupakan hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPANRB yang berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan integritas aparatur, serta kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Keberhasilan tersebut menegaskan komitmen dan konsistensi Kemendikdasmen dalam mengakselerasi reformasi birokrasi, sekaligus memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti, mengapresiasi kinerja seluruh unit kerja yang telah meraih predikat bergengsi tersebut.
“ZI bukan sekadar predikat, tetapi keputusan sadar untuk membangun pemerintahan yang bersih, melayani, dan dipercaya. Saya ucapkan selamat kepada 19 unit kerja yang meraih predikat dari KemenPANRB,” ujar Suharti di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan bahwa Kemendikdasmen telah memenuhi standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan yang baik serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, turut menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia berharap unit kerja yang telah meraih predikat ZI menuju WBK/WBBM dapat menjadi role model sekaligus agen perubahan di lingkungan masing-masing.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh unit kerja yang berhasil meraih predikat ZI Menuju WBK/WBBM. Semoga Bapak/Ibu terus konsisten menerapkan nilai-nilai integritas dan menjadi agen perubahan yang dapat menularkan penghargaan ini kepada unit kerja lainnya,” ujar Rini.
Berikut lima unit kerja Kemendikdasmen yang berhasil meraih predikat ZI menuju WBBM:
-
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik
-
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Seni dan Budaya
-
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur
-
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
-
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
Sementara itu, 14 unit kerja yang meraih predikat ZI menuju WBK adalah:
-
Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
-
Balai Bahasa Provinsi Maluku
-
Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
-
Direktorat Guru Pendidikan Dasar
-
Balai Bahasa Provinsi Jambi
-
Balai Bahasa Provinsi Lampung
-
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
-
Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi D.I. Yogyakarta
-
Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat
-
Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Tengah
-
Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara
-
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
-
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
-
Pusat Penguatan Karakter
BACA JUGA: Belum Ada Kurikulum Baru, Kemendikdasmen Tegaskan Sekolah Tetap Gunakan Kurikulum 2013 atau Merdeka
Capaian 19 predikat Zona Integritas ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi di sektor pendidikan dasar dan menengah. Dengan meningkatnya jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM, Kemendikdasmen memperkuat komitmen untuk menghadirkan layanan pendidikan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ke depan, capaian ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikdasmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan. (KSC)
TIM REDAKSI
