KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk produksi minyak goreng rakyat MinyaKita tetap aman, meskipun pemerintah sedang menyiapkan program mandatori biodiesel 50% atau B50.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menegaskan bahwa kebutuhan CPO untuk MinyaKita tidak akan terganggu oleh program B50.
“Tidak akan, kita kan negara penghasil sawit terbesar di dunia. CPO itu salah satu produk turunan yang sangat melimpah,” ujar Iqbal saat ditemui di kantor Kemendag, Kamis (23/10/2025).
BACA JUGA: Ketua LAPK Soroti Temuan Minyakita Tak Sesuai Takaran: Bukti Lemahnya Pengawasan Pemerintah
Iqbal menambahkan, pemerintah sudah memiliki sistem pengaturan dan pengawasan yang matang terkait produksi serta distribusi MinyaKita sejak 2022. Salah satu langkah penguatan dilakukan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
“Sejak 2022, setelah sempat terjadi kelangkaan minyak goreng, kita terus memperbaiki regulasi. Sejak itu sampai sekarang tidak pernah ada lagi kelangkaan,” jelasnya.
BACA JUGA: Malaysia akan Tindak Tegas Penipuan Ekspor Minyak Goreng Bekas
Kebijakan B50 dan Penyesuaian Ekspor CPO
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah akan mengurangi ekspor CPO sebanyak 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan program B50 pada 2026. Program ini merupakan lanjutan dari kebijakan campuran biodiesel B35 yang kini digunakan dalam bahan bakar Biosolar.
Amran menjelaskan, pengurangan ekspor ini diperlukan guna memastikan ketersediaan bahan baku fatty acid methyl ester (FAME), komponen utama biodiesel.
BACA JUGA: Sebut Sawit Aceh Bebas Deforestasi, Wagub Ajak Perusahaan Global Investasi di Aceh
“Kita produksi sekitar 46 juta ton CPO per tahun, 26 juta ton di antaranya diekspor. Dari total itu, 5,3 juta ton akan dialihkan untuk kebutuhan biofuel,” ujar Amran dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Kamis (9/10/2025).
Meski demikian, Amran menegaskan kebijakan tersebut bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi pasar global.
“Kalau harga CPO dunia naik, bisa saja kita kurangi B50 jadi B40. Tapi kalau harga turun, kita tingkatkan lagi jadi B50,” katanya.
BACA JUGA: Dua Korporasi Tunda Bayar Uang Pengganti Rp4,4 Triliun dalam Kasus Ekspor CPO, Ini Kata Jaksa Agung
Pemerintah Jaga Keseimbangan Pasar Domestik
Kemendag memastikan langkah pengurangan ekspor CPO tidak akan mengganggu pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk produksi MinyaKita.
Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi ramah lingkungan dan ketersediaan bahan pangan nasional. (KSC)
