KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Desakan agar majelis hakim menghadirkan Koordinator Tim Media Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mencuat dalam lanjutan sidang kasus dugaan suap proyek jalan Dinas PUPR Sumut. Desakan ini terbit setelah muncul dugaan aliran dana proyek kepada pihak non-struktural di lingkaran gubernur, termasuk kepada tim media yang disebut ikut terlibat dalam survei lapangan.
Ketua Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (KAK-HAM), Antony Sinaga, SH, MHum, menyampaikan bahwa kehadiran pihak-pihak di luar struktur formal pemerintahan sangat krusial untuk membuka secara terang-benderang jaringan kasus yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.
BACA JUGA: Sidang Suap Proyek Jalan Rp96 M di Sumut: Tim Media Gubernur Diduga Ikut Nikmati Fasilitas Proyek
“Kami meminta KPK, khususnya Direktorat Penyidikan dan Majelis Hakim yang terhormat, agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Koordinator Tim Media Gubernur Bobby Nasution ke persidangan. Dugaan kuat, mereka turut serta dalam survei ke Sipiongot dan menerima dana dari pihak ketiga,” ujar Antony dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (17/10/2025).
Antony juga menyebutkan bahwa informasi dan permintaan tersebut telah disampaikan langsung ke pihak majelis hakim, yang menurutnya memberikan respons positif.
“Kami percaya integritas Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu akan menjadi kunci untuk membongkar seluruh pihak yang terlibat. Masyarakat Sumut dan publik nasional menanti kejelasan kasus ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Terungkap di Sidang Tipikor Medan: “Uang Klik” 0,5% Jadi Tradisi Proyek Jalan di Sumut
JPU KPK Siap Telusuri Aliran Dana ke “Tim Media Bapak”
Antony turut mengapresiasi pernyataan JPU KPK dalam persidangan sebelumnya yang menyatakan kesiapan untuk menelusuri aliran dana, termasuk dugaan keterlibatan “Tim Media Bapak”, sebutan bagi kelompok media yang kerap mendampingi aktivitas Gubernur Sumut.
“Ini perkara serius dan mendapat sorotan nasional. Supaya publik tetap percaya pada sistem hukum, maka semua pihak yang diduga terlibat harus dipanggil dan diperiksa,” tegasnya.
Keterangan Saksi: Dana Proyek Diduga Mengalir ke Tim Media
Dalam sidang sebelumnya, saksi Ryan Muhammad, staf UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, mengungkap bahwa survei jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu dilakukan tanpa surat tugas resmi dan dibiayai oleh dana non-anggaran.
“Saya diminta mencari kendaraan untuk tim media Gubernur dan menanggung biaya BBM serta akomodasi. Semua biayanya ditanggung Pak Rasuli,” kata Ryan di hadapan majelis hakim.
Ryan juga mengaku harus meminjam uang pribadi kepada Rayhan Piliang, anak terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun, demi menutup biaya survei yang digelar usai acara off-road Gubernur Sumut Bobby Nasution di Padang Lawas Utara (Paluta).
Ketua Majelis Hakim, Khamozaro Waruwu, menilai keterangan tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana proyek untuk kegiatan non-struktural.
“Jika benar dana proyek dipakai untuk kegiatan pribadi seperti tim media gubernur, ini pelanggaran berat. Bukan sekadar survei teknis,” tegasnya.
BACA JUGA: Jika Terus Mangkir, KPK Siap Jemput Paksa Rektor USU Muryanto Amin
Siapa Tim Media Gubernur Bobby Nasution?
Dari penelusuran media, “Tim Media Bapak” terdiri dari jurnalis lokal dan nasional yang kerap mendampingi Gubernur Bobby Nasution dalam kunjungan daerah. Beberapa dari mereka disebut menerima Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari APBD Sumut, bahkan tercatat sebagai tenaga honorer di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprovsu.
Aktivis antikorupsi Otti S Batubara menegaskan pentingnya keterbukaan data aliran dana untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran daerah.
BACA JUGA: Chandra Dalimunte Tegaskan: Pemilihan Penyedia di e-Katalog adalah Wewenang PPK, Bukan Biro PBJ
“Kalau tim media difasilitasi penuh melalui SPPD, dan ternyata ada dana proyek juga mengalir ke mereka, maka KPK wajib buka semuanya. Ini soal integritas anggaran publik,” kata Otti.
Publik Menanti Langkah Tegas Pengadilan
Dengan semakin banyaknya pihak yang disebut dalam persidangan, publik menanti keseriusan KPK dan pengadilan dalam mengusut tuntas kasus ini. Dugaan keterlibatan tim media yang bukan bagian dari struktur resmi pemerintahan menjadi sorotan utama dalam pekan ini. (KSC)
