KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek peningkatan struktur jalan di Sumatera Utara kembali menghadirkan fakta mengejutkan. Kali ini, nama tim media Gubernur Sumatera Utara ikut terseret dalam pusaran kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Saksi Ryan Muhammad, staf UPTD Gunungtua Dinas PUPR Sumut, mengungkapkan bahwa tim media dari Gubernur Sumut ikut dalam kegiatan survei proyek Peningkatan Struktur Jalan Ruas Sipiongot-Batas Labuhanbatu senilai Rp96 miliar. Parahnya, kegiatan itu dilakukan tanpa surat resmi dan menggunakan dana di luar anggaran proyek.
BACA JUGA: Terungkap di Sidang Tipikor: Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Perintahkan Menangkan Proyek Jalan Rp165 M untuk Rekanannya
“Saya diminta mencari kendaraan untuk tim media Gubernur Sumut dan menanggung biaya BBM serta akomodasi. Semua biayanya dibayarkan Pak Rasuli,” kata Ryan saat bersaksi di hadapan majelis hakim Khamozaro Waruwu di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (8/10/205).
Nama Rasuli Efendi Siregar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dan anggota tim e-Katalog Dinas PUPR Sumut, kembali disebut sebagai pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Ryan mengaku bahwa permintaan itu muncul secara mendadak setelah agenda off-road Gubernur Sumut di Padanglawas Utara, yang kemudian diikuti survei lokasi proyek.
Biaya Survei Ditutupi Uang Tidak Resmi
Dalam kesaksiannya, Ryan menyebut bahwa anggaran kegiatan survei yang melibatkan “Tim Media Bapak” tidak berasal dari dana resmi proyek, melainkan dari uang tidak resmi yang berkaitan dengan pengaturan pemenang tender. Bahkan, Ryan sempat meminjam uang kepada Rayhan Piliang, anak dari terdakwa utama Akhirun Piliang alias Kirun, untuk menutupi kekurangan dana survei.
“Pada 4 Juni 2025 saya kirim nomor rekening ke Rayhan untuk pinjam uang, karena ada kebutuhan survei yang harus segera dibayar,” ungkap Ryan.
Dalam pertemuan dengan Rasuli, Ryan juga diberi tahu bahwa pemenang proyek sudah diarahkan kepada Kirun atas perintah mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOPG).
“Setelah kegiatan off-road bersama Gubernur, Rasuli bilang kemungkinan Pak Kirun pemenang dua proyek itu atas perintah Topan,” tambahnya.
Majelis Hakim: Ini Penyimpangan Berat
Ketua majelis hakim Khamozaro Waruwu menanggapi keras fakta persidangan ini. Ia menilai penggunaan dana proyek untuk kepentingan pribadi atau tim non-struktural sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran publik.
“Kalau benar dana proyek dipakai untuk kegiatan tim pribadi atau media bapak gubernur, itu penyimpangan berat. Ini bukan urusan survei teknis lagi,” tegas hakim Khamozaro.
KPK Akan Telusuri Aliran Dana ke Tim Media
Menanggapi kesaksian ini, Jaksa Penuntut Umum KPK Eko Wahyu memastikan bahwa pihaknya akan mendalami aliran dana proyek yang diduga mengalir ke pihak di luar struktur resmi pemerintah.
“Keterangan saksi akan kami verifikasi. Jika benar dana proyek mengalir ke pihak non-resmi, itu bisa termasuk gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
BACA JUGA: Mampukah Perbaiki Jalan Rusak 900 Km Hingga 2029?: Ini Kata Kadis PUPR Sumut Pengganti Topan Ginting
Skema Suap dan ‘Biaya Klik’ di Dinas PUPR Sumut Terungkap
Kasus ini menyeret Akhirun Piliang alias Kirun dan anaknya Rayhan Piliang, Direktur PT Dalihan Na Tolu Group (DNTG), yang didakwa memberikan suap sebesar Rp450 juta kepada Rasuli Efendi agar memenangkan tender proyek jalan melalui skema “biaya klik” e-Katalog, dengan tarif 0,5% dari nilai proyek.
Dalam sidang sebelumnya, terungkap adanya pembagian fee proyek secara sistematis, yakni 1% untuk PPK dan 4% untuk kepala dinas, yang disebut sebagai “rahasia umum” di Dinas PUPR Sumut. (KSC)
