KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kondisi jalan di Sumatera Utara (Sumut) masih jauh dari kata ideal. Dari total panjang ruas jalan 3.005,65 kilometer, sekitar 30 persen atau hampir 900 kilometer tercatat dalam kondisi rusak. Pertanyaan besar pun muncul, mampukah Pemprov Sumut menuntaskan masalah klasik ini hingga tahun 2029?.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Hendra Dermawan Siregar menyebutkan berdasarkan data Kementerian PUPR 2024, kondisi jalan mantap di Sumut baru mencapai 72,76 persen atau sekitar 2.185 kilometer. Sementara sisanya masih perlu perhatian serius.
BACA JUGA: KPK Telusuri Sosok di Balik Topan Ginting dalam Kasus Suap Proyek Jalan Sumut: Siapa Dalangnya?
“Target kita, dalam lima tahun ke depan kondisi jalan mantap bisa naik 12 persen. Jadi, pada 2029 ditargetkan mencapai 88 persen,” kata Hendra, di Kantor Gubernur Sumut, Senin (22/9/2025)
Namun, di balik target ambisius itu, kendala anggaran masih menjadi tembok besar. Menurut Hendra, biaya perbaikan jalan sangat bervariasi di setiap daerah.
“Pembangunan di Nias tidak bisa disamakan dengan di sekitar Medan. Faktor geografis, material, dan kearifan lokal membuat kebutuhan anggaran berbeda-beda,” jelasnya.
BACA JUGA: Perluas Penyidikan Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut, KPK Sudah Periksa 42 Saksi
Untuk menyiasati keterbatasan, Pemprov mengedepankan skala prioritas melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Fokus utama diarahkan ke jalan yang menunjang ketahanan pangan dan akses hasil pertanian, terutama di daerah seperti Asahan, Batubara, dan Deli Serdang.
“Setelah itu baru kita arahkan untuk mendukung konektivitas ekonomi dan pariwisata. Intinya, pembangunan jalan harus memberi dampak langsung ke masyarakat,” tambahnya.
Selain perbaikan fisik, strategi preventif juga ditempuh. “Kami melakukan pemeliharaan rutin dan berkala agar kerusakan tidak semakin parah. Jangan sampai jalan rusak ringan berubah jadi rusak berat,” tegasnya.
Meski roadmap telah disusun, publik tetap menaruh tanda tanya. Dengan beban hampir 900 kilometer jalan rusak dan kondisi fiskal daerah yang terbatas, mampukah Pemprov benar-benar menuntaskan target hingga 2029. (KSC)
