Jaksa Belawan Sidangkan Perkara Tawuran, BBHAR PDIP Medan : Dakwaan Tidak Sesuai Fakta

Jaksa Belawan Sidangkan Perkara Tawuran, BBHAR PDIP Medan : Dakwaan Tidak Sesuai Fakta
Kepala BBHAR PDI Perjuangan Kota Medan, Rion Aritonang SH didampingi Sarmatua Tampubolon S, Julianto Sidabutar SH dan Artanti Silitonga SH memberikan keterangan pers terkait eksepsi terhadap dakwaan JPU Kejari Belawan dalam perkara tawuran Belawan yang disampaikan dalam persidangan di PN Medan.

“Kami sebagai kuasa hukum Terdakwa merasa sangat keberatan atas hasil BAP yang dibuat oleh Penyidik dan langsung diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana patut diduga kuat tidak sesuai dengan fakta-fakta di TKP yang seolah-olah memaksakan dugaan tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa, karena pada faktanya tidak sesuai dengan dakwaan,” jelas Rion.

Dalam eksepsi yang dibacakan dihadapan hakim dan JPU disebutkan bahwa fakta sebenarnya adalah adanya terjadi perkelahian antara 2 (dua) kelompok warga yang dikenal dengan sebutan anak lorong baru dengan anak lorong proyek, hal mana jelas lebih kepada dugaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam PERKABABINKAM POLRI Nomor 13 Tahun 2009 huruf (i) terkait “Penganiayaan ringan” mengenai perkelahian secara bersama-sama yang mengakibatkan jatuh korban luka bukan korban jiwa merupakan salah satu TIPIRING (Tindak Pidana Ringan).

BACA JUGA: 3 Orang Komplotan Pelaku Curanmor Diringkus Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan

“Harusnya pelanggaran tidak dapat dilakukan penahanan atau setidak-tidaknya jika dianggap meresahkan dapat dianggap tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman dibawah 6 (enam) bulan dan tidak dapat ditahan kurungan/ tahanan rumah (kota) karena peristiwa bentrok atau tawuran antar kelompok masyarakat sebenarnya merupakan penyakit masyarakat yang sering terjadi di kota belawan,” tambah Rion.

Seharusnya perkara tawuran antar warga mendapat perhatian, bimbingan dan pembinaan dari Babinsa dan Pemko Belawan setempat bukannya malah dihukum secara sepihak dan nyata-nyata telah merenggut hak kebebasan terdakwa yang dipaksa dan dirampas bahkan dikriminalisasi melampaui wewenang dan batas masa tahanan yang seharusnya jika telah melewati masa tahanan di penyidik, terdakwa seharusnya dibebaskan atau minimal terdakwa seharusnya dibebaskan dengan syarat wajib lapor, karena proses penyidikan belum sampai P-21 di JPU dengan alasan demi hukum namun hanya untuk sepihak bagi kepentingan korban.

Maka demi hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam bentok 2 (dua) kelompok warga masyarakat tersebut, baik bagi Terdakwa dan korban karena dakwaan kurang tepat maka patut dan sewajarnya dianggap telah memenuhi hak Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan sesuai Pasal 156 ayat (1) KUHAP , tentang diterimanya salah satu alasan Eksepsi yakni Eksepsi Surat Dakwaan Batal Demi Hukum. (Hasan)

Pos terkait