MEDAN | kliksumut.com – Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kota Medan menilai penyidik Polres Pelabuhan Belawan dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan memaksakan perkara tawuran yang terjadi di Ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan menjadi perkara penganiayaan dan patut diduga kuat merekayasa dengan membuat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta.
Hal tersebut disampaikan Kepala BBHAR PDI Perjuangan Kota Medan, Rion Aritonang SH didampingi sekretarisnya Sarmatua Tampubolon SH, beserta pengacara lainnya Julianto Sidabutar dan Artanti Silitonga SH kepada wartawan Selasa (28/9) di Kantor BBHAR Medan Jalan Sekip Baru Medan ketika ditanya apa yang mendorong BBHAR PDIP Kota Medan sebagai kuasa hukum terdakwa Ismail mengajukan eksepsi terhadap dakwaan JPU Kejari Belawan pada persidangan Senin (27/9) di Pengadilan Negeri Medan kemarin dalam perkara registerasi 2355/Pid.B/2021/PN.Medan.
BACA JUGA: Stop Tawuran, Warga Bagan Deli Gelar Deklarasi Damai
Dijelaskan Rion, Tim Pengacara BBHAR PDI Perjuangan Kota Medan yang diwakili Julianto Sidabutar dan Artanti Silitonga telah membacakan atau menyampaikan secara langsung Eksepsi keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan No. Reg. Perk : PDM-180/RP.9/Eoh.2/07/2021 terhadap terdakwa yang sejak tanggal 20 Mei 2021 dipanggil, diperiksa dan langsung ditahan oleh penyidik Polres Pelabuhan Belawan, sendiri tanpa kawan-kawan terdakwa lainnya sebagai kelompok yang diserang dan yang terlibat dalam bentrok tawuran antar kelompok yaitu kelompok Anak Lorong Baru dan kelompok Anak Lorong Proyek Ujung Tanjung.
Alasan eksepsi juga disampaikan Rion disebabkan dakwaan tidak sesuai dengan KUHAP, terdakwa sudah ditahan sendirian Tanpa melalui prosedur Lidik dan Sidik secara menyeluruh dan memenuhi kepastian hukum, dengan kata lain Terdakwa sudah menjalani hukuman tanpa putusan selama lebih dari 120 (seratus dua puluh hari). “Terdakwa sudah menjalani hukuman tanpa putusan lebih dari 120 hari, hal itu menyalahi dasar hukum dan penerapan Prosedur lamanya penahanan,” jelas Rion.
