KLIKSUMUT.COM | MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Bobby membahas tiga sektor krusial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat: layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik secara menyeluruh.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (15/7/2025). Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Herdensi Adnin, turut hadir bersama sejumlah pejabat struktural dari Pemprov Sumut.
Prioritas Utama: Layanan Kesehatan Terjangkau dan Berkualitas
Dalam pertemuan itu, Gubernur Bobby menegaskan bahwa salah satu fokus utama Pemprov Sumut pada periode 2025–2029 adalah menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga melalui program Universal Health Coverage (UHC).
“Sumut adalah salah satu wilayah dengan cakupan wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Kami berupaya memastikan masyarakat di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil, mendapatkan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau,” ujar Gubernur.
Selain itu, untuk mendukung sektor kesehatan secara berkelanjutan, Pemprov Sumut telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas terkemuka, termasuk Universitas Indonesia (UI), dalam bentuk beasiswa dokter spesialis. Bobby menjelaskan bahwa para penerima beasiswa akan terikat kontrak 15 tahun untuk mengabdi di daerah asalnya.
“Contohnya di Kepulauan Nias, ada sembilan orang yang kami kirim ke UI untuk belajar menjadi dokter spesialis. Kami buat kontrak agar mereka tidak pindah-pindah, dan tetap mengabdi di wilayahnya,” tambahnya.
Dukungan Pendidikan: Pengawasan PPDB Hingga Pemerataan Guru
Terkait pendidikan, Gubernur Bobby menyampaikan bahwa Pemprov Sumut secara aktif memantau dan memperbaiki sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar lebih transparan dan adil. Menurut laporan Ombudsman, PPDB tahun ajaran 2025/2026 berjalan cukup lancar, meski masih ada keluhan teknis yang bisa ditangani dengan cepat.
“Kami terus berupaya agar pendidikan di Sumut semakin merata, mulai dari ketersediaan guru hingga pemerataan sarana prasarana,” ujar Gubernur.
Kolaborasi dengan Ombudsman: Penguatan Layanan Publik
Dalam sektor pelayanan publik, Bobby menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar terbuka terhadap evaluasi dan arahan Ombudsman, serta memperkuat komunikasi dua arah demi peningkatan kualitas layanan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawasi pelayanan publik. Diskusi ini menjadi bekal untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Herdensi Adnin menambahkan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan terkait pelayanan kesehatan dan publik, termasuk ketersediaan obat dan akses layanan BPJS untuk kelas tiga.
“Penanganannya cukup baik. Untuk PPDB juga tidak ada masalah besar. Kami berharap setiap laporan dari masyarakat bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tutur Herdensi.
Ia juga menyampaikan bahwa Ombudsman telah melakukan penilaian kepatuhan layanan publik terhadap setiap OPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumut. Penilaian ini menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik.
Hadirkan Reformasi Birokrasi yang Responsif
Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri oleh Plt Asisten Administrasi Umum Candra Dalimunte, Inspektur Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Biro Organisasi Deddy Jaminsyah Putra Harahap, serta sejumlah pejabat struktural Ombudsman Perwakilan Sumut.
Dengan semangat kolaboratif antara Pemprov Sumut dan Ombudsman, diharapkan akan tercipta pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (KSC)
