KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka sekaligus memimpin Rapat Kerja Bupati dan Wali Kota se-Aceh tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (8/9/2025).
Turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekda Aceh M Nasir, para asisten, staf ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro di lingkungan Setda Aceh, para bupati dan wali kota, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, hingga Kepala BPS Aceh.
Dalam arahannya, Mualem menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan wadah penting untuk konsolidasi dan sinergi, agar program pembangunan di seluruh daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pertemuan ini adalah momentum untuk memperkuat koordinasi. Setiap langkah pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Mualem.
BACA JUGA: Pemerintah Aceh dan DPRA Sepakati Ranqan RPJMA 2025-2029 Diqanunkan
Mualem juga menegaskan sejumlah arahan penting dalam raker tersebut. Ia mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi, di mana inflasi Aceh per Agustus 2025 tercatat 3,70 persen, dengan angka tertinggi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 5,20 persen dan terendah di Kota Banda Aceh sebesar 2,34 persen. Gubernur meminta adanya langkah konkret menjaga stabilitas harga, terutama menjelang bulan Maulid yang di Aceh berlangsung selama empat bulan.
Selain itu, Mualem juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi gampong melalui operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah dibentuk di seluruh gampong di Aceh. Pemerintah kabupaten/kota diminta segera mendorong peran koperasi ini agar dapat menjadi penggerak ekonomi desa.
BACA JUGA: Bahas Ranqan RPJMA 2025-2029, Pemerintah Aceh Apresiasi DPRA
Dalam kesempatan itu, Mualem turut menyinggung program makan bergizi gratis. Ia meminta agar dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah terbentuk berjalan secara berkelanjutan dan disinergikan dengan program KDMP, sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.
Arahan lain yang juga disampaikan adalah pengembangan sekolah rakyat. Pemerintah daerah didorong mempercepat renovasi dan pembangunan sekolah rakyat sebagai bentuk pendidikan nonformal di wilayah dengan akses terbatas. Program ini, tegas Gubernur, harus dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan menyentuh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Dukung Penguatan Gerakan PKK sebagai Mitra Pembangunan Daerah
Lebih lanjut, Mualem mengingatkan tentang pentingnya percepatan serapan anggaran agar pembangunan tidak tertunda hanya karena keterlambatan realisasi. Ia juga menekankan perlunya memperkuat koordinasi, menjaga integritas, serta mengedepankan inovasi dalam bekerja.
Usai membuka raker, jalannya rapat selanjutnya dipandu oleh Sekda Aceh M Nasir. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada para bupati dan wali kota untuk menyampaikan berbagai kondisi terkini yang dihadapi di daerah masing-masing. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
