KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Empat bulan berlalu sejak DS, mahasiswa korban dugaan penganiayaan dan pengeroyokan oleh anggota kepolisian saat pengamanan aksi pada 26 Agustus 2025, hingga kini belum menerima keadilan dan kepastian hukum.
DS telah membuat Laporan Pengaduan, namun belum mendapatkan penanganan yang profesional dari pihak kepolisian.
Dugaan Penganiayaan Saat Aksi di DPRD Sumut
DS awalnya hanya menyaksikan aksi penolakan kenaikan tunjangan DPR di Kota Medan, mengalami dugaan penganiayaan dan pengeroyokan oleh anggota kepolisian.
BACA JUGA: LBH Medan Kecam Brutalitas Polda Sumut saat Aksi di DPRD, Desak Pembebasan 39 Massa Aksi
“DS yang sebelumnya hanya melihat aksi harus mengalami dugaan penganiyaan dan pengeroyokan yang sangat tidak manusiawi,” kata saksi mata.
DS kemudian membuat Laporan Polisi Nomor STTLP/1437/VIII/2025/SPKT/POLDA SUMUT pada 30 Agustus 2025.
Selain laporan pidana, DS juga mengajukan pengaduan ke Propam Polda Sumut atas dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran prosedur saat pengamanan aksi. Namun, lebih dari empat bulan berlalu, hingga kini DS belum mendapatkan kepastian hukum.
BACA JUGA: Lima Kader Dianiaya: HMI Sumut Kecam Tindakan Represif Polisi Tangani Unjuk Rasa
LBH Medan dan Kontras Sumut Desak Penegakan Hukum
LBH Medan dan Kontras Sumut menilai berlarutnya penanganan kasus ini menunjukkan pengabaian negara terhadap hak warga memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
Kedua lembaga ini mendesak Kapolda Sumut, Direktur Reskrimum, dan Kabid Propam Polda Sumut untuk mengusut tuntas laporan DS. Tujuannya agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.
Kekerasan Bertentangan dengan Hukum
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra S.H., M.H., menyebutkan, kekerasan terhadap DS bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
BACA JUGA: Kabid Humas Polda Sumut: Akan Kami Cek Dulu Lae, Kalau Benar, Akan Kami Proses
Selain itu, kekerasan tersebut juga melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), ICCPR, serta Kode Etik Kepolisian diatur Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian.
“Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalisme aparat kepolisian dalam menangani pengaduan dan laporan masyarakat,” tegas Irvan Saputra dalam keterangan resminya, Rabu (17/12/2025). (KSC)
