KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah Sumatera Utara (Sumut) menuntut pemerintah mencabut izin operasi PT Agincourt Resources.
Desakan ini muncul menyusul banjir dan longsor di wilayah Tapanuli yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis.
Kerusakan Hutan Perparah Bencana Ekologis
Ketua PMKRI Sumut, Sintong Sinaga, menilai bencana di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara tidak semata-mata akibat curah hujan tinggi.
BACA JUGA: KLH Hentikan Sementara Operasional 3 Perusahaan di Hulu Batang Toru dan Garoga
“Kerusakan hutan dan degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru akibat aktivitas industri ekstraktif menjadi faktor utama yang memperparah dampak bencana,” ujar Sintong.
Berdasarkan data WALHI Sumut, setidaknya tujuh perusahaan berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem Batang Toru. PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe, menjadi sorotan utama karena aktivitas tambangnya telah mengurangi tutupan hutan. Selain itu juga dinilai mengganggu fungsi hidrologis tanah, serta meningkatkan risiko banjir dan longsor di wilayah hilir.
BACA JUGA: Menteri LH Tinjau Kerusakan Batang Toru, Awasi Aktivitas 2 Perusahaan
PMKRI Desak Tindakan Tegas Pemerintah
PMKRI Sumut menegaskan eksploitasi sumber daya alam oleh PT Agincourt Resources melanggar prinsip keadilan ekologis dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Organisasi mahasiswa ini menilai bencana yang terjadi merupakan bentuk kejahatan ekologis (ecocide) akibat pembiaran negara terhadap aktivitas korporasi perusak hutan.
PMKRI Sumut menuntut pemerintah:
- Mencabut izin operasi PT Agincourt Resources secara permanen.
- Melakukan audit lingkungan menyeluruh dan independen terhadap seluruh aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.
- Menegakkan hukum secara tegas dan transparan terhadap korporasi perusak lingkungan.
- Melakukan pemulihan ekologis (restorasi lingkungan) di hulu dan hilir DAS Batang Toru dengan melibatkan masyarakat lokal.
- Menolak model pembangunan eksploitatif yang mengorbankan keselamatan rakyat demi keuntungan korporasi.
PMKRI Sumut menekankan pembangunan sejati harus berpihak pada kelestarian alam dan keselamatan manusia, bukan akumulasi modal segelintir pihak.
“Ketika hutan dihancurkan dan rakyat menjadi korban, maka negara wajib berpihak pada rakyat, bukan pada perusak lingkungan,” tegas Sintong. (KSC)
REPORTER: Arif Genta Buana
