“Di sini dikaitkan dengan demokrasi. Yakni praktek-praktek identitas sebagai sumber daya dan sarana politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan dan kompetisi merebut kekuasaan dengan cara konstitusional dalam bentuk pemilu. Yang dapat mengingkari prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh demokrasi, yaitu membatasi kebebasan untuk memilih,” jelasnya.
Bahwa identitas dimaksud dalam kajian politik ini, lanjut Agus, adalah keniscayaan yang bisa mengarah kepada negatif atau positif. Untuk demokrasi, jika politik identitas kemudian membatasi kebebasan memilih, maka ada persoalan yang membuat terjadinya krisis (identitas). Muaranya adalah polarisasi di masyarakat.
“Bila dibiarkan dalam jangka panjang, ini akan membentuk sebuah karakteristik permanen kepada bangsa yang akan menghalangi pembangunan karakter kebangsaan kita. Sebab amanat pendiri bangsa, Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan, bukan komposisi mayoritas-minoritas (identitas),” tambah Agus.
Baca juga: Kepedulian Satgas TMMD Kodim 0308/Prm Kepada Masyarakat terhadap penyebaran virus Covid-19
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun mengakui, bahwa provinsi ini dihuni oleh beragam etnis, suku dan agama. Karena itu, dapat dijadikan masukan dan cocok sebagai contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pengalaman daerah ini menghadapi berbagai pemilihan baik Pileg, Pilpres, Pilgub, hingga Pilkada, perlu diwaspadai di masa mendatang, agar politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi di masyarakat, mengarah kepada penajaman perbedaan yang mengkhawatirkan.
