“Memang kita masih banyak pemilih yang rasional, tetapi kita tetap harus waspadai kedepan seperti apa. Jadi kondisi ini seperti itu (polarisasi) tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Bagi Edy, sistem demokrasi yang berlaku di sebuah negara bergantung pada kebutuhan atau penyesuaian terhadap perkembangan sosial politik yang berjalan. Beberapa bentuk di antaranya seperti demokrasi langsung, tidak langsung (representatif), parlementer, presidensial, otorier, partisipatif, demokrasi Islam, dan sosial. Berbeda negara, berbeda bentuk demokrasinya.
Baca juga: Peringatan Isra’ Miraj 1442 H DWP Sumut, Nawal : Semoga Mewujudkan Generasi Taat Ibadah
“Cocokkan kita dengan one man one vote? Kenapa tidak?. Demokrasi kan ada bermacam-macam. Apakah demokrasi jelek? Tidak. Tergantung siapa yang melakukannya,” jelas Edy Rahmayadi.
Karenanya Edy meminta agar para narasumber dan penanggap dalam diskusi tersebut untuk membuka diri dalam berdiskusi melihat seperti apa kondisi demokrasi dan kaitannya dengan politik identitas di Sumut. Agar gambaran ini bisa disampaikan dan menjadi catatan penting bagaimana formulasi jangka panjang untuk mengelola iklim demokrasi, terutama dalam hal pengambilan kebijakan sosial politik oleh penyelenggara negara.
“Saya minta silakan disampaikan secara terbuka di dalam forum ini. Karena ini kan ranah akademis, jadi jangan dibatasi. Namanya juga kajian, harus menyeluruh dan dinamis,” harapnya.
Baca juga: Pangdam I/BB Beri Pengarahan Kepada Prajurit dan Persit Korem 033/WP
Usai pembukaan diskusi tersebut, Edy Rahmayadi dan Agus Widjojo saling bertukar cenderamata sebagai tanda penghormatan. Apalagi Edy mengakui bahwa Gubernur Lemhanas RI saat ini adalah gurunya pada saat masih dinas di TNI AD.
Edy pun mengundang rombongan Lemhanas RI untuk hadir di Rumah Dinas Gubernur Sumut di Jalan Sudirman 41 Medan untuk makan siang bersama. Turut diundang Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan unsur Forkopimda lainnya. (rel/wl)
