KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program yang langsung menyentuh masyarakat terus diperkuat melalui dukungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Salah satu fokus utama adalah memastikan program intervensi pangan yang diorkestrasikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Upaya ini ditandai dengan pertemuan antara Senator Achmad Azran dari Komite I DPD RI dan Senator Alfiansyah Bustami dari Komite II DPD RI di Kantor Bapanas, Jakarta. Keduanya menegaskan pentingnya sinergi dalam pengawasan program pangan nasional.
“Hari ini mudah-mudahan dalam silaturahmi ini ada yang bisa disinergikan dalam hajat untuk memenuhi masyarakat. Tentunya dengan sinergi ini, kita bersama-sama menjalankan program Presiden untuk memberikan yang terbaik,” ujar Azran dikutip dari laman Bapanas, Senin (4/5/2026).
Senada dengan itu, Komeng menyoroti pentingnya sektor pangan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat. Dengan gaya khasnya, ia menegaskan bahwa urusan pangan tidak boleh dianggap sepele. “Pangan itu urusan perut. Jangan main-main dengan perut,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bapanas memaparkan sejumlah program strategis yang dapat disinergikan dengan DPD RI. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa program bantuan pangan saat ini telah menyasar 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: ASBF Sumut Gelar Sarasehan dan BELLA Awards 2026, Dorong UMKM Perempuan Tembus Pasar Modal
Hingga 29 April 2026, realisasi distribusi bantuan telah mencapai: 8,3 juta keluarga penerima manfaat, 166,2 juta kilogram beras dan 33,2 juta liter minyak goreng
Distribusi dilakukan secara masif di 38 provinsi. Pemerintah juga memperpanjang masa penyaluran hingga 31 Mei 2026, berdasarkan permohonan Perum Bulog.
Selain bantuan pangan, program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi fokus utama. Program ini bertujuan menyediakan bahan pangan dengan harga di bawah pasar agar lebih mudah dijangkau masyarakat.
Sejak Januari hingga April 2026, GPM telah terlaksana sebanyak 4.200 kali, meningkat 43,25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tiga provinsi dengan pelaksanaan terbanyak adalah: Jawa Tengah (695 kali), Jawa Timur (499 kali) dan Jawa Barat (391 kali). Program ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Bapanas juga memperkenalkan program baru, yakni penyaluran SPHP jagung pakan yang menargetkan lebih dari 5.000 peternak di 26 provinsi. Program ini mencakup peternak skala mikro hingga menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas.
BACA JUGA: JP Morgan: Indonesia Peringkat 2 Dunia Ketahanan Energi
Distribusi tahap awal diperkirakan mencapai 213,1 ribu ton jagung dan akan disalurkan melalui koperasi atau asosiasi sesuai ketentuan pemerintah.
Kolaborasi antara DPD RI dan Bapanas diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta memastikan setiap program pangan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin erat, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional dapat terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (KSC)
TIM REDAKSI
