MEDAN | kliksumut.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, sejak berdirinya lembaga ini selama 11 tahun, baru kali ini menggelar rapat koordinasi (rakor) se-Indonesia. Di mana daerah Sumatera Utara masuk dalam Wilayah III.
Heddy Lugito menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada pembukaan Rakor Wilayah III DKPP di Hotel Polonia Medan, Kamis (30/11/2023).
BACA JUGA: DKPP Ajak Media Bersinergi Ingatkan Penyelenggara Pemilu Di Sumut Taat Aturan Dan Etika
Ungkap Heddy, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) tertinggi pertama se-Indonesia. Terlebih jumlah aduan penyelenggara pemilu soal pelanggaran etik di Sumut.
Termasuk belum lama ini, ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum anggota Bawaslu, di mana sampai saat ini belum ada laporannya masuk ke DKPP RI.
Lanjutnya, dari data mereka dalam kurun waktu 11 tahun tersebut, tercatat 700 orang lebih penyelenggara pemilu di Sumut yang mendapat sanksi DKPP. Di antaranya 506 sanksi ringan, 239 teguran tertulis, dan 6 orang dengan pemberhentian sementara.
Artinya, dengan berdirinya lembaga DKPP ini tentu sangat penting marwahnya dalam penegasan,komitmen kerja menuju Pemilu berintegrasi. “DKPP pada komitmennya merupakan lembaga etik yang harus dihormati dalam pengambilan keputusan ketika ada pelanggaran pemilu,” ujar Heddy.
Heddy juga mengungkapkan, pihaknya sudah ada menerima laporan dugaan pelanggaran KEPP di Sumatera Utara. Sanksi terbaru dari DKPP adalah pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Kota Tebingtinggi atas nama Abdul Khalik.
Abdul Khalik sendiri berstatus teradu dalam Perkara Nomor 1-PKE-DKPP/I/2023, dengan pengadu, M Hamonagan Purba.
“DKPP membuat keputusan memberhentikan Ketua KPU Tebingtinggi sebagai ketua karena melanggar etik. Sebelumnya tiga minggu lalu kita memberhentikan dua komisioner Bawaslu Nias Selatan,” bebernya.
Tingginya angka tersebut mejadi alasan bagi DKPP untuk melakukan Rapat Koordinasi Wilayah III bagi anggota KPU dan Bawaslu. Namun, harapannya, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan damai dengan tetap menjaga komitmen.
Sementara tiu mmasuki tahapan Pemilu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin memastikan sampai saat ini Provinsi Sumut berada dalam kondisi yang stabil. Selain itu, keamanan dan ketenteraman umum, juga tetap terjaga hingga kini.
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Hassanudin saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Hotel Le Polonia, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (30/11). “Sampai proses tahapan Pemilu saat ini, di Sumut berjalan dengan baik, stabilitas, keamanan, ketenteraman umum tetap terjaga hingga kini,” katanya.
Pj Gubernur menyebut pada Pesta Demokrasi 2024, Sumut memiliki posisi strategis. Sumut memiliki 33 kabupaten/kota, 455 kecamatan, 5.417 desa, dan 693 kelurahan, serta 45.875 TPS. “Jumlah pemilih kami terbesar nomor empat se-Indonesia,” katanya.
Menurut Pj Gubernur, Pesta Demokrasi tahun 2024 memiliki kompleksitas dan dinamika tertinggi dibanding Pemilu sebelumnya. “Pemilu kali ini juga agak rumit, karena dilaksanakan secara serentak dalam waktu bersamaan,” ujarnya.
Karena itu, Pj Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjaga kedamaian dan kelancaran Pemilu. Hal tersebut merupakan tanggung jawab seluruh pihak untuk menjaganya. “Pemda dan penyelenggara punya tanggung jawab agar Pemilu berlangsung aman, damai, lancar, transparan dan adil,” ujarnya.
Disampaikan juga, Rakor kali ini sangat penting dan memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan Pemilu. “Forum (Rakor) ini sangat penting, mari sama-sama mencegah pelanggaran kode etik, pelaksanaan Rakor ini memastikan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
BACA JUGA: DKPP Diminta Periksa Komisioner KPU Kota Tanjungbalai
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) Heddy Lugito menyebut Pemilu sebagai ‘ibu kandung’ demokrasi. Pemilu melahirkan pemimpin bangsa selama lima tahun ke depan.
“Pemilu akan berlangsung baik, apabila dilaksanakan oleh penyelenggaraan yang baik pula,” kata Heddy.
Untuk itu, Heddy meminta para penyelenggara pemilu agar tetap menjaga integritas. “Jangan sampai ada cacat moral, cacat etika, cacat administrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.
Rakor tersebut diikuti peserta penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi. Turut hadir pada kesempatan tersebut perwakilan Forkopimda Sumut, Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus dan OPD Pemprov Sumut lainnya. (Wl)
