“Saya minta juga Kementerian Sosial dapat menyatukan pemikiran dengan pendamping PKH untuk bertemu dan evaluasi apakah wilayah Sibolga-Tapteng sudah maksimal kerja mereka dengan mendata masyarakat miskin di Sibolga-Tapteng,” timpalnya.
Sementara Kordinator Humas Kementerian Sosial, Amusdjaja Deswarta mengatakan, pihaknya mempercayakan kantor Pos sebagai juru bayar untuk menghindari dampak negatif yang diterima oleh masyarakat. Juga menghindari dampak negatif dari si pembayar tersebut.
BACA JUGA: Sulit BBM Nelayan di Sibolga Mengadu Ke Wakil DPRD Sibolga
“Karena dengan adanya kantor Pos ini untuk satu tujuan sebagai juru bayar yang cukup berkualitas. Apalagi masyarakat yang tidak datang tapi mendapatkan bantuan, kantor Pos ini bisa langsung mendatangi ke rumah,” kata Amus.
Dipertanyakan untuk jenis bansos apa saja diperuntukan dari Kemensos, Amus katakan, ada bansos sembako, BLT-BBM, PKH, Rumah Tidak layak huni (RTLH). “Itu ada bantuan masing-masing di tingkat Kementerian Sosial,” pungkasnya.(Benny)
