“Jadi, Kota Panton lebih berpeluang diprioritaskan, karena memang kondisinya itu bukan berarti mengurangi kabupaten, tapi memperkuat,” terangnya.
“Sifatnya naik status dari kabupaten menjadi kota dan Kota Panton memenuhi syarat. Hari ini sudah kita verifikasi fakfual,” tambah Fachrul Razi.
Terkait moratorium pemekaran daerah, terang Fachrul Razi, hal ini terkait belum adanya penandatanganan Detada (Desain Penataan Daerah) dan Desertada (Desain Besar Penataan Daerah) oleh pemerintah.
Baca juga: DPK – KNPI Lhoksukon: DPRK Aceh Utara Jangan asal janji
Ia mengatakan, dirinya sudah pernah membahas hal tersebut dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Hasil kesepakatan dengan Wapres bahwa Detada dan Desertada akan segera ditandatangani dan prioritas pemekaran adalah daerah di Provinsi Papua, kemudian di Provinsi Aceh.
“Hari ini kita mau membantah bahwa asumsi pemekaran adalah kepentingan elite. Pemekaran di Kota Panton adalah pure, murni keinginan rakyat yang ada di Panton Labu, bukan dari elit-elit,” ujarnya.
Sementara Ketua Baru CDOB Kota Panton Labu Teuku Otman sangat optimis apalagi Aceh Utara memiliki desa terbanyak yakni 852 desa, sehingga peluang pemekaran berpotensi sangat besar.








