KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dana tunjangan hari raya (THR) yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Cilacap.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, Bupati Syamsul menginstruksikan Sekda Sadmoko untuk menentukan jumlah THR yang harus dikumpulkan dari perangkat daerah. Diskusi ini melibatkan tiga asisten Kabupaten Cilacap: Sumbowo (Asisten I), Ferry Adhi Dharma (Asisten II), dan Budi Santoso (Asisten III).
Tiga asisten tersebut kemudian meminta uang kepada setiap perangkat daerah dengan target setoran total mencapai Rp750 juta. Cilacap memiliki 25 perangkat daerah, 2 rumah sakit umum daerah, dan 20 puskesmas.
BACA JUGA: KPK Sita Aset Rp100 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
“Awalnya setiap satuan kerja ditarget bisa menyetor Rp75 juta hingga Rp100 juta. Namun realisasinya bervariasi mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta per perangkat daerah,” ujar Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3/2026).
Ferry Adhi Dharma bertugas menentukan besaran setoran dari masing-masing perangkat daerah. Setiap satuan kerja juga wajib melapor jika target dinilai terlalu besar, agar dapat disepakati jumlah akhirnya. Uang setoran harus terkumpul sebelum masa libur Lebaran 2026, tepatnya 13 Maret.
Untuk memastikan target tercapai, perangkat daerah yang belum menyetor akan ditagih langsung oleh Sumbowo, Ferry, dan Budi dibantu Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
BACA JUGA: KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong dalam OTT
Selama periode 9–13 Maret 2026, sebanyak 23 perangkat daerah telah menyetorkan dana yang dikumpulkan melalui Ferry, dengan total mencapai Rp610 juta. Uang tersebut nantinya akan diserahkan Ferry kepada Sekda Sadmoko.
Kasus ini menambah daftar panjang praktik korupsi pejabat daerah yang mendapat perhatian publik. KPK menegaskan akan menindak tegas agar transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah tetap terjaga. (KSC)
TIM REDAKSI
