Harry tidak membantah, sebagai badan layanan publik yang dipercaya negara mengelola jaminan sosial, juga rentan korupsi lantaran berhubungan secara langsung dengan masyarakat.
“Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi untuk memberikan layanan ke masyarakat dengan tata kelola yang baik. Dan BPJamsostek juga sudah memiliki kanal pelaporan berupa Whistle Blowing System (WBS) yang dapat digunakan oleh peserta maupun masyarakat untuk melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan BPJamsostek,” jelasnya.
BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Korban Kecelakaan Cibubur Dapatkan Pelayanan Optimal
Dalam kesempatan yang sama, narasumber anti korupsi dari Komisi Pemberantas Korupsi, Dyan Maulidha Nugraheny menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada BPJS Ketenegakerjaan yang terus melakukan sosisalisasi kampanye anti korupsi kepada para karyawan/ti dan mitra kerja.
“Kami berharap seluruh masyarakat memahami akan korupsi dan dampak yang akan terjadi jika melakukan korupsi,” pungkasnya. (red)
