KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyuarakan keprihatinan atas krisis banjir yang terus melanda sejumlah kawasan di Kota Medan. Melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah, Khairul Fadli Manurung, HMI menilai Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum menunjukkan komitmen serius dan strategis dalam menyelesaikan persoalan banjir yang kian meresahkan warga.
“Penanganan banjir yang dilakukan selama ini hanya bersifat reaktif dan tambal sulam. Belum terlihat adanya upaya komprehensif yang menyentuh akar persoalan,” ujar Khairul dalam keterangan pers di Sekretariat HMI Cabang Medan, Selasa (8/7/2025).
BACA JUGA: Bendung Pengendali Banjir Medan (Kanal) Malam ini Kembali Meluap, Warga Siaga banjir
Banjir Jadi Momok Rutin di Sejumlah Wilayah
Khairul menyebut beberapa kecamatan seperti Medan Johor, Medan Marelan, Medan Denai, dan Medan Amplas menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa serta berdampak buruk pada sektor kesehatan dan ekonomi warga.
“Minimnya pengawasan terhadap pembangunan, lemahnya sistem drainase, serta buruknya tata ruang menjadi faktor utama yang membuat banjir terus berulang,” jelas Khairul.
Empat Desakan HMI untuk Pemko Medan
Menyoroti lambannya penanganan banjir, HMI Cabang Medan menyampaikan empat poin desakan kepada Wali Kota Medan dan jajarannya:
1. Menyusun dan menjalankan rencana aksi penanggulangan banjir berbasis data serta sesuai kebutuhan tiap wilayah terdampak.
2. Normalisasi dan revitalisasi sistem drainase serta sungai yang mengalami sedimentasi atau penyempitan.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, khususnya pembangunan ilegal di sempadan sungai dan saluran air.
4. Mendorong partisipasi masyarakat, mahasiswa, dan komunitas lingkungan dalam program edukasi dan pengawasan terhadap tata kelola kota.
HMI Warning: Aksi Turun ke Jalan Jika Aspirasi Diabaikan
Tak hanya Pemko, HMI juga mendesak DPRD Kota Medan untuk aktif melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan banjir yang setiap tahun memakan biaya besar namun hasilnya tak signifikan.
“Kami akan terus mengawal isu ini. Jika Pemerintah Kota tetap abai terhadap suara masyarakat, maka aksi turun ke jalan adalah langkah yang tidak bisa kami hindari,” tegas Khairul.
BACA JUGA: Antonius: Harus Ada Kordinasi Antar Pemprovsu, Pemko Medan dan BWS Atasi Banjir Medan
HMI Siap Jadi Mitra Kritis dan Solutif
Sebagai organisasi kemahasiswaan yang konsisten mengawal pembangunan daerah, HMI menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah. Menurut Khairul, kolaborasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat sipil adalah kunci menciptakan tata kelola kota yang tangguh terhadap bencana.
“Kami bukan hanya mengkritik, tapi juga siap berdiskusi, memberikan solusi, dan turun langsung ke lapangan untuk mengawal perbaikan,” pungkas Khairul. (KSC)
