KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) menegaskan bahwa rangkaian banjir besar, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025, khususnya di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara (Sumut), tidak dapat disebut sebagai bencana alam biasa.
BAKUMSU menilai bencana tersebut sebagai akumulasi krisis ekologi akibat kerusakan lingkungan dan kebijakan perizinan negara yang mengabaikan keselamatan rakyat.
Kondisi tersebut secara objektif dan normatif memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Organisasi ini menilai negara harus bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan, termasuk pemulihan korban dan lingkungan.
BACA JUGA: KLH Segel 5 Perusahaan Tambang di Sumatra Barat, Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Batang Kuranji
Banjir Bandang Renggut Ribuan Nyawa di Sumatera
Bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) pada periode 24–30 November 2025 telah merenggut 1.141 korban jiwa. Data BNPB mencatat bahwa bencana di Sumut merenggut 365 nyawa, sementara 60 orang lainnya kini masih hilang.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, menyebut sebanyak 407.256 kepala keluarga terdampak, dengan total sekitar 1,5 juta jiwa merasakan langsung dampak bencana. Di Sumut, bencana ini menghantam 17 kabupaten/kota, dengan wilayah Tapanuli menjadi daerah terparah, meliputi Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Sibolga, Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), dan Tapanuli Utara (Taput).
BACA JUGA: KLH Hentikan Sementara Operasional 3 Perusahaan di Hulu Batang Toru dan Garoga
Banjir bandang dan longsor tidak hanya merusak rumah warga, namun juga lahan pertanian, jalan, jembatan, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Karakter bencana menunjukkan pola tidak lazim, dengan gelombang banjir membawa lumpur pekat dan ribuan batang kayu gelondongan, termasuk potongan kayu bekas gergajian, yang menghantam permukiman dan infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan kerusakan serius pada ekosistem hulu dan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga alami.
Aktivitas Korporasi Perparah Kerusakan Tapanuli
Divisi Studi dan Advokasi BAKUMSU, Tommy Sinambela, menyebutkan bahwa parahnya dampak bencana di Tapanuli tidak terlepas dari aktivitas korporasi berskala besar di kawasan hulu dan daerah aliran sungai (DAS). Sejumlah perusahaan berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap kerusakan hutan, pendangkalan sungai, dan meningkatnya limpasan air permukaan.
“PT Angincourt Resources melalui Tambang Emas Martabe di Batang Toru yang membuka kawasan hutan curam dan mengubah pola aliran air. Selain itu, PT North Sumatera Hydro Energy dalam proyek PLTA Batang Toru diduga meninggalkan material galian serta menumpuk sisa penebangan kayu di zona rawan banjir,” papar Tommy.
BAKUMSU juga menyoroti PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang mengganti hutan alam dengan tanaman monokultur eukaliptus. Sejumlah proyek panas bumi, seperti PT SOL Geothermal Indonesia di Sarulla dan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), turut membuka lereng terjal dan memicu titik-titik longsor baru.
“Tekanan ekologis semakin meningkat akibat perkebunan sawit skala besar, termasuk milik BUMN dan swasta, serta keberadaan PLTA skala kecil yang mengubah alur sungai dan memperparah ketidakstabilan tebing,” tambah Tommy.
BACA JUGA: Polemik Kemitraan Konservasi di Langkat: SK Desa Gantikan Aturan KLHK
Bom Waktu Bencana Berikutnya Ancam Dairi
BAKUMSU mengingatkan krisis ekologis di Sumut berpotensi bergeser ke Kabupaten Dairi. Dairi berada dalam posisi ‘bom waktu’ bencana akibat rencana pertambangan seng dan timbal oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Perusahaan patungan antara China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk tersebut merencanakan aktivitas tambang di wilayah rawan gempa yang dilalui tiga patahan aktif Sumatera, yakni Patahan Renun, Toru, dan Angkola, serta berada di atas material Toba Tuff yang rentan likuifaksi.
“Metode pengelolaan limbah tambang dengan sistem backfill tetap menyisakan risiko jutaan ton limbah beracun dan ancaman kematian massal bagi warga desa di sekitar tambang, seperti Desa Sopokomil dan wilayah sekitarnya,” ujar Tommy.
BACA JUGA: KAMMI Sumut Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera
Meski Kementerian Lingkungan Hidup RI telah mencabut izin kelayakan lingkungan PT DPM pada 21 Mei 2025, pemerintah kembali memfasilitasi pembahasan addendum ANDAL baru pada 26 November 2025, di tengah situasi darurat bencana di Sumut.
Ancaman di Dairi juga datang dari operasi PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) yang mengelola kawasan hutan seluas 8.850 hektare di Kecamatan Sumbul dan Parbuluan. Temuan warga dan lembaga PETRASA menunjukkan sedikitnya sepuluh anak sungai mengering sejak aktivitas perusahaan meningkat. Penurunan muka air sumur dan hilangnya aek raso sebagai pengendali debit air hujan memperbesar risiko banjir bandang saat curah hujan ekstrem.
“BAKUMSU mengingatkan pengalaman banjir bandang di Dairi pada 2018 yang menewaskan tujuh warga sebagai peringatan nyata. Hingga kini, lahan pertanian warga yang rusak akibat peristiwa tersebut belum pulih sepenuhnya,” sebut Tommy.
BACA JUGA: Terbongkar! 4 Perusahaan Duta Palma Buka Perkebunan Sawit Tanpa SK Pelepasan Hutan dari KLHK
BAKUMSU Desak Penetapan Bencana Nasional
BAKUMSU juga menekankan seluruh indikator dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah terpenuhi. Baik itu dari besarnya jumlah korban, luas wilayah terdampak, kerusakan infrastruktur, hingga ketidakmampuan daerah menangani bencana secara mandiri. Skala bencana lintas provinsi dinilai melampaui kapasitas pemerintah daerah.
“Keterlambatan penetapan status bencana nasional menunjukkan kegagalan negara menjalankan kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia. “Bencana di Tapanuli ini seperti peringatan terakhir. Negara tidak boleh terus memfasilitasi investasi yang membahayakan nyawa rakyat,” tegas Tommy.
BACA JUGA: Akademisi Sumut Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional
Atas dasar itu, BAKUMSU mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera menetapkan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional.
“Hentikan seluruh proses perizinan PT Dairi Prima Mineral. Cabut izin dan penghentian operasi PT GRUTI, penutupan PT TPL dan korporasi lain yang terbukti merusak lingkungan. Koreksi menyeluruh kebijakan tata ruang dan perizinan demi keselamatan rakyat dan keadilan ekologis,” tutup Tommy. (KSC)








