KLIKSUMUT.COM | PADANG – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas dengan menyegel lima perusahaan pertambangan di kawasan elevasi tinggi Sumatra Barat yang diduga kuat menjadi penyebab banjir berulang di wilayah tersebut. Aktivitas pertambangan ilegal dan pengelolaan lingkungan yang buruk dinilai memicu sedimentasi parah Sungai Batang Kuranji, salah satu sungai utama di Padang.
Penyegelan dilakukan setelah Deputi Penegakan Hukum (GAKKUM) Lingkungan Hidup menemukan bukti kuat pelanggaran lingkungan dalam operasi kelima perusahaan tersebut.
“Penyegelan ini adalah langkah awal untuk mengevaluasi total operasional perusahaan yang diduga kuat memicu banjir. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang mengabaikan dampak lingkungan dan keselamatan warga,” tegas Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Minggu (21/12/2025).
Adapun lima perusahaan yang resmi dihentikan operasionalnya oleh KLH, yakni: PT Parambahan Jaya Abadi, PT Dian Darell Perdana, CV Lita Bakti Utama, CV Jumaidi dan PT Solid Berkah Ilahi
Kelima perusahaan tersebut beroperasi di kawasan hulu dengan tingkat kemiringan tinggi, wilayah yang seharusnya mendapat perlindungan ketat karena berfungsi sebagai penyangga ekosistem.
BACA JUGA: Gubernur Aceh Lepas 10 Mobil Offroad Bantu Korban Bencana Gayo Lues
Hanif mengungkapkan, hasil pengawasan lapangan menunjukkan pelanggaran serius dan sistematis, mulai dari: tidak adanya sistem drainase di area tambang, pembukaan lahan tanpa dokumen persetujuan lingkungan, aktivitas tambang kurang dari 500 meter dari permukiman warga dan tidak adanya pengelolaan erosi dan air larian (run-off)
Kelalaian tersebut terbukti mempercepat pendangkalan Sungai Batang Kuranji, sehingga sungai tidak mampu menampung debit air saat hujan lebat dan akhirnya meluap ke permukiman warga.
“Kepatuhan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi tanggung jawab moral yang harus dibayar mahal jika dilanggar,” tegas Hanif.
KLH memastikan proses evaluasi akan dilakukan secara transparan dan objektif, demi menjamin keadilan bagi masyarakat terdampak banjir. Ke depan, pengawasan di kawasan hulu akan diperketat untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan hukum dan prinsip keberlanjutan.
Hanif menegaskan, akuntabilitas korporasi kini menjadi prioritas utama dalam agenda penegakan hukum lingkungan nasional.
BACA JUGA: Kemhan RI Resmi Tutup Pembekalan Awak Media Prosedur Kedaruratan di Daerah Rawan TA 2025
“Ini adalah pesan keras: lingkungan bukan untuk dikorbankan. Kami akan mengejar setiap pelanggaran hingga ke akarnya demi memastikan hak rakyat atas lingkungan yang sehat dan aman tetap terjaga,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, KLH juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan aktivitas usaha mencurigakan yang berpotensi merusak lingkungan.
“Mari bersama menjadi garda terdepan menjaga kelestarian alam. Jika menemukan pelanggaran lingkungan, segera laporkan melalui kanal pengaduan resmi GAKKUM KLH/BPLH demi Indonesia yang lebih hijau dan tangguh bencana,” tutup Hanif. (KSC)
TIM REDAKSI
