KLIKSUMUT,COM | PARIS – Pemerintah Indonesia semakin serius mempercepat langkah menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) yang berlangsung di Paris, Prancis.
Pertemuan yang digelar di OECD Chateau tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan progres signifikan dalam proses aksesi OECD sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas dukungan Sekretariat OECD dan seluruh negara anggota yang terus mendampingi Indonesia dalam proses menuju keanggotaan penuh.
Menurut Airlangga, sejak diterbitkannya Accession Roadmap Indonesia pada Februari 2024, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi strategis guna menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar OECD.
“Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat. Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu. Ini menjadi cerminan dari prioritas reformasi kami di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola,” ujar Airlangga, Kamis (4/6/2026).
Dokumen Initial Memorandum yang diserahkan pada OECD Ministerial Council Meeting Juni 2025 menjadi fondasi penting dalam perjalanan Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD.
Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki fase Technical Review, yang diperkirakan berlangsung selama tiga hingga empat tahun ke depan.
Pada tahap awal pengumpulan informasi atau Information Gathering, Indonesia telah menerima 20 kuesioner resmi dari OECD sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan nasional.
Selain itu, OECD juga telah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau sejumlah sektor strategis, termasuk kebijakan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan.
Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa berbagai regulasi dan kebijakan Indonesia sejalan dengan standar internasional yang diterapkan OECD.
Salah satu capaian penting yang disampaikan Airlangga adalah hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026.
Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD.
BACA JUGA: Rupiah Tembus Rp17.700 per Dolar AS, Airlangga Ungkap Penyebab Utama Tekanan Kurs
Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk mengadopsi berbagai rekomendasi OECD, termasuk dalam bidang:
- Transisi energi
- Pengendalian perubahan iklim
- Transparansi informasi lingkungan
- Penanganan polusi lintas batas
- Pembangunan berkelanjutan
Komitmen tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Pemerintah tidak hanya melibatkan kementerian dan lembaga, tetapi juga memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah.
Kerja sama strategis terus diperluas bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebagai representasi Business at OECD (BIAC), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang mewakili Trade Union Advisory Committee (TUAC).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses reformasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha maupun tenaga kerja Indonesia.
Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada tujuh negara mitra yang telah memberikan dukungan teknis dan finansial selama proses aksesi OECD.
Negara-negara tersebut adalah:
- Australia
- Irlandia
- Belanda
- Jepang
- Korea Selatan
- Inggris
- Swiss
Dukungan tersebut dinilai sangat penting untuk membantu Indonesia menyesuaikan berbagai kebijakan nasional dengan standar OECD tanpa mengabaikan kepentingan pembangunan nasional.
Selain membahas proses aksesi OECD, pertemuan bilateral tersebut juga menyinggung kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya konflik internasional.
Airlangga mendorong optimalisasi peran International Energy Agency dalam mengoordinasikan kebijakan pasokan minyak strategis guna menjaga stabilitas harga energi dunia.
Menurutnya, kolaborasi internasional sangat diperlukan untuk meredam gejolak harga komoditas yang dapat berdampak langsung terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi global.
Sebagai penutup, Airlangga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Indonesia terhadap kepemimpinan Mathias Cormann di OECD dan secara resmi mengundang Sekjen OECD untuk berkunjung ke Jakarta tahun ini.
Pemerintah optimistis proses aksesi OECD tidak hanya akan mempercepat transformasi ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kontribusi Indonesia dalam tata kelola ekonomi global.
“Kami optimistis bahwa melalui pemenuhan standar OECD, Indonesia tidak hanya mempercepat transformasi ekonomi domestik, tetapi juga siap memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam arsitektur ekonomi global yang inklusif dan tangguh,” pungkas Airlangga.
Aksesi OECD menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing nasional, meningkatkan kualitas tata kelola, memperluas investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dengan kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini, Indonesia semakin dekat untuk bergabung dengan kelompok negara maju yang menerapkan standar kebijakan terbaik dunia melalui OECD. (KSC)
TIM REDAKSI
