16,5 M Anggaran tidak Masuk dalam APBK Aceh Utara Tahun 2021

  • Whatsapp

LHOKSUKON | kliksumut.com – Kepala Bagian Humas Setdakab Aceh Utara Andree Prayuda, SSTP, MAP, mengklarifikasi terkait dengan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemkab Aceh Utara sebesar Rp.16,525 miliar untuk kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Anggaran tersebut ditransfer oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Pemkab Aceh Utara pada September 2020, dan masuk ke kas daerah. Dana hibah tersebut didasarkan atas usulan Pemkab Aceh Utara kepada BNPB untuk kegiatan rehab – rekon pasca bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Rencana penggunaannya pun telah dilakukan proses asistensi yang dituangkan dalam Berita Acara antara BNPB dengan BPBD Aceh Utara serta BPBD Provinsi Aceh.

Baca juga: Ketua DPK – KNPI Lhoksukon : DPRK Aceh Utara Kurang Kajian tentang pemindahan Kantor

Bacaan Lainnya


“Namun karena transfer dana kita terima di akhir tahun, sehingga kegiatan di lapangan tidak bisa berjalan total, karena kegiatan-kegiatan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, dimulai dengan proses lelang dan lain-lain. Makanya hingga sekarang dana tersebut masih utuh tersimpan dalam kas aderah,” kata Andree.

Menurut Andree, BPBD Aceh Utara kemudian pada tanggal 27 November 2020 mengusulkan kembali kegiatan-kegiatan yang didanai dengan anggaran Rp.16,525 miliar tersebut agar dimasukkan kembali ke dalam APBK tahun anggaran 2021.

Baca juga: Dinas PK Aceh Utara Resmi Tempati Bekas Gedung Pengadilan di Lhoksukon


Akan tetapi saat itu Rencana Pendapatan, Belanja dan Silpa sudah dibahas bersama antara TAPD dengan Panggar DPRK Aceh Utara untuk disepakati bersama paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, yaitu paling lambat 30 November 2020.

Pos terkait