KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Kantor Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, disegel oleh warga, Senin (3/11/2025). Aksi penyegelan ini merupakan bentuk protes keras terhadap Kepala Desa Imran S.Pd.I alias Ucok, yang saat ini berstatus terdakwa dalam kasus korupsi alih fungsi kawasan hutan.
Warga menempelkan berbagai poster di pintu dan pagar kantor desa, antara lain: “Kami Tidak Mau Dipimpin Terdakwa!”, “Kembalikan Desa Tapak Kuda kami!”, “Ini Desa atau Usaha Keluarga?”, dan “Jangan Injak Harga Diri Kami!”
Aksi ini dipicu oleh keputusan Imran melakukan rotasi jabatan perangkat desa secara mendadak. Ia menunjuk adik kandungnya, Abdul Rahmad, sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) tanpa musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Warga menilai penunjukan ini sebagai bentuk nepotisme dan pelanggaran etika pemerintahan desa.
“Sekdes datang, cuma ambil informasi, lalu pergi begitu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada itikad baik,” ujar salah satu warga yang ikut dalam aksi penyegelan.
Abdul Rahmad, yang juga adik Imran, membenarkan bahwa pihaknya telah mengajukan banding atas vonis sebelumnya.
“Kita sudah menang perkara. Dari delapan tahun jadi dua tahun. Kalau soal itu, sudah ada yang menangani,” katanya.
Namun, catatan hukum menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Imran dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi kawasan hutan mangrove di Langkat, Kamis (19/6/2025). Imran dinilai menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan surat izin tanah di atas kawasan Suaka Margasatwa.
Pengadilan Negeri Medan sebelumnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Namun, dalam proses banding, Pengadilan Tinggi Medan mengurangi hukuman menjadi dua tahun penjara dan denda Rp50 juta.
BACA JUGA: Buntut Pencabutan SK Sekdes Tapak Kuda: Ketua BKD Diteror dan Diancam OTK
Menanggapi kritik warga, Imran membela diri dengan menyebut rotasi jabatan perangkat desa sebagai hal biasa.
“Di perangkat desa itu bisa rotasi. Malah lebih bagus pun. Siapa yang cerita? Saya tidak ada cerita ke mana-mana,” ujarnya di PN Medan, Senin (14/7/2025).
Ia menegaskan bahwa rotasi tidak memerlukan persetujuan BPD.
“Dirotasi, kita rotasi lagi. Mau bendahara jadi Sekdes, Sekdes jadi bendahara, yang penting pelayanan desa tidak terganggu. Tidak ada aturan BPD dalam itu. Harus pahami undang-undang desa,” katanya.
BACA JUGA: Angkat Adik Kandung Jadi Sekdes: Pemdes Desa Tapak Kuda Cabut Rekomendasi
Imran juga menambahkan bahwa kasus hukum yang menjeratnya belum inkracht.
“Kalau sudah inkracht, otomatis masuk sendiri aku ke penjara,” tutupnya.
Sementara itu, warga menyatakan akan terus menolak kepemimpinan Imran dan menuntut penunjukan pelaksana tugas kepala desa yang bebas dari konflik hukum dan nepotisme. (KSC)
REPORTER: Dody Ariandi
