MEDAN | kliksumut.com – Warga Jalan Pasar Nippon Siombak, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara kecewa dengan muatan truk yang melintas dengan muatan melebihi 8 ton, sehingga anggota DPR RI Komisi 11 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespon kekecewaan Warga dan meminta Walikota Medan untuk bertindak.
Merespon tersebut, Anggota DPR RI Komisi 11 dari Fraksi PKS, H. Hidayatullah, SE mengungkapkan bahwa dirinya sangat prihartin dengan kondisi masyarakat tidak menentu serta tidak nyaman karena ada pelanggaran aturan, dengan melintasnya kendaran truk kontainer dan truk trado dengan menggunakan jalan bukan kelasnya.
BACA JUGA: Viral Video Pengendara Terpeleset di Jalan Sudirman Hingga Warga Kecewa Terhadap Proyek Pemko Medan, Bobby Nasution: Jalan Itu Bukan Bahan Dasar Keramik
“Sehingga solusinya adalah mengembalikan fungsi jalan ini sesuai dengan fungsinya, tidak membenarkan kendaran yang melebihi tonase yang melintasi jalan ini, sehingga menggangu kenyamanan dan ketentraman masyarkat,” jelas H. Hidayatullah, SE kepada wartawan di lokasi Jalan Pasar Nippon Siombak, Sabtu (17/12/2023).
H. Hidayatullah ini meyayangkan kenapa masyarakat itu dihadapkannya kepada preman dan Walikota punya polisi dan Dinas Perhubungan dialogkan masalah tersebut dengan masyarakat dudukkan dengan semua sesuai peraturan perundang-undangan itukan tugasnya kepala daerah.
“Semua itu akan selesai, apa yang dikerjakan sesuai dengan peraturan dan InsyaAllah masyarakat merasa tentram dan nyaman menjalankan kehidupannya, tidak seperti sekarang ini kucing-kucingan dengan preman lagi. Bagaimana pemerintah melagah masyarakat dengan preman itu bukan pekerjaan yang bertanggungjawab,” sebut H. Hidayatullah yang juga akan maju kembali menjadi calon legislatif DPR RI di Dapil Sumut 1.
Menyikapi dengan adannya korban, dirinya sangat prihatin lagi bahwa sudah jatuh korban dari perbuatan preman yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit milik Pemkot Medan di Jalan K.L. Yos Sudarso Medan.
“Lebih prihatin lagi ternyata sudah ada korban dan seorang ibu-ibu lagi, saya kira ini sudah memalukan, kita banyak Kabupaten Kota di Indoensia ini tidak sampai begini sekali, Pemerintah Kota membiarkan rakyatnya berkelahi dengan preman, sebenarnya masalah ini masalah kecil yang penting adanya kepedulian, dudukan semua dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat Pemko Medan, InsyaAllah semua selesai,” ungkapnya.
Ia juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk mengusut dan mengejar para pelaku yang melakukan penganiayaan kepada masyarakat, bahkan korbannya adalah seorang wanita dan dirinya meminta pihak Polisi melakukan penegakkan hukum di negara ini.
“Penganiyaan harus di proses secara hukum, kalau ini dibiarkan berlarut kasihan nanti citra Kota Medan menjadi rusak. Segerahlah Pak Walikota turun menyelesikan permasalahan ini,” tambah Hidayatullah.
Sementara itu, sebelumnya warga sudah berulang kali melakukan penghalangan kepada kendaraan yang muatan lebih dari 8 ton, namun masyarakat dihadapi dengan beberapa oknum preman yang mengawal kendaraan seperti truk kontainer dan truk trado bahkan truk tangki untuk melintasi jalan tersebut.
Penghalangan tersebut selalu gagal, sebab beberapa perusahaan diduga membayar para preman untuk selalu menghalangi warga melakukan aksinya. Bukan hanya itu saja, keterlibatan tersebut diperkeruh tanpa adanya kepedulian pihak kelurahan bahkan pemerintah Kota Medan.
“Kami sudah berulang kali melakukan penghalangan kepada truk-truk yang melintasi jalan ini, sebab jalan ini hanya untuk kapasitas 8 ton, tapi kenapa truk seperti kotainer, truk Trado dan truk tangki selalu melintas. Atas hal tersebut rumah kami mengalami kerusakan, jalan yang kecil dipaksakan oleh mereka, jelas ini tidak nyaman bagi kami menggunakan kendaran-kenadaran kecil apalagi sepeda motor,” jelas Lili kepada awak media.
Bahkan warga kecewa, sebab di kawasan ini adalah bukan kawasan industri atau perugudang-gudangan tapi diduga didalam kawasan tersebut ada beberapa perusahaan yang beroperasi tanpa peruntukannya dan diduga juga tidak ada izin dalam menjalankan usaha mereka.
BACA JUGA: Pegawai Dishub Pemko Medan Digebuki PS, Polsek Sunggal Tangkap dan Ungkap Motif Kasusnya
“Kemungkinan mereka tidak ada izin yang sah dalam menjalankan usahanya, sebab di dalam banyak perusahan-perusahan yang beroperasi. Dan lihatlah banyak kendaraan yang tidak sesuai dengan muatannya melintasi di kawasan jalan Nipon Siombak ini, kami sudah dua tahun merasakan ini. Kami minta pihak Pemko Medan terutama Dinas Perhubungan untuk menindak mereka, kalau perlu pihak Pemko Medan mengusut izin-izin perusahaan mereka yang ada di Kawasan Jalan Pasar Nippon Siombak ini khususnya di kelurahan Labuhan Deli,” harap Diah.
Atas pantau awak media, memang terlihat di persimpangan Jalan Pasar Nippon Siombak terlihat beberapa preman yang salalu mangkal untuk menunggu kendaraan-kendaran truk yang melintas yang diduga untuk melakukan pengawalan kepada truk yang akan melintas. (WL)
