Untuk mengatasi masalah itu, Dicky mengusulkan kepada pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sangat ketat, seperti pusat perbelanjaan dan restoran tutup, semua perkantoran memberlakukan kebijakan work from home (WFH) 100 persen, tempat ibadah tutup, sekolah tetap dengan sistem daring selama kurang lebih satu bulan di seluruh Indonesia.
Selain itu, ujarnya harus dilakukan kebijakan tiga T (testing, tracing, treatment) dan lima M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencegah kerumunan) dengan optimal.
Menurutnya, situasi pada saat ini bila dibiarkan akan semakin memburuk, karena adanya ancaman mutasi virus ini yang lebih cepat menular.
Baca juga: Kembali Dari Jakarta, Kadis KBPPPA dan Istri Positif Covid-19
“Ditambah lagi ancamannya lainnya semakin besar, dengan adanya strain baru yang 30 persen meningkatkan kematian, dan cepat menular nah ini akan masuk ke Indonesia, ini perkara waktu saja. Artinya ya kita harus mau melakukan evaluasi dan memberikan keputusan tegas , tindakan tegas tanpa ragu-ragu untuk segera merubah strategi, karena kasus harian kita yang sudah tinggi. Ini sebetulnya kalau bicara testing ya minimal 200 ribu (tes) per hari harus kita lakukan,” katanya.
Pemerintah telah melakukan program vaksinasi Covid-19 dan menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada awal bulan ini karena kapasitas rumah sakit semakin kritis
Indonesia telah dikritik karena menjadi salah satu negara dengan tingkat pengujian dan pelacakan kontak terendah di dunia. Pemerintah dinilai hanya fokus pada pengamanan vaksin, tapi mengorbankan upaya menegakkan protokol kesehatan. (voaindonesia.com)








