KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli A.Md, kembali menjadi pusat perhatian publik usai melontarkan pernyataan kontroversial soal pemisahan Aceh dari Pemerintah Pusat. Pernyataan ini disampaikan dalam audiensi bersama mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRA, Senin (2/9/2025).
Dalam forum terbuka tersebut, Zulfadli secara gamblang mendorong mahasiswa untuk menambahkan tuntutan baru terkait pemisahan Aceh dari Republik Indonesia. Ia bahkan menyatakan siap menandatangani jika poin tersebut dimasukkan dalam pernyataan sikap.
“Ataupun minta poin satu lagi. Pisah saja Aceh dari pusat. Kau tulis saja biar ku teken,” ucap Zulfadli sambil menyodorkan lembar tuntutan kepada massa aksi.
Pernyataan ini disambut sorak-sorai mahasiswa, namun menuai gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan yang menilai sikap tersebut sebagai provokatif dan tidak mencerminkan profesionalisme seorang pimpinan lembaga legislatif.
Tolak Penambahan Batalyon, Zulfadli Teriakkan “Merdeka”
Tak berhenti di situ, politisi Partai Aceh (PA) itu juga menyuarakan penolakan terhadap rencana penambahan satu batalyon TNI di Aceh, yang menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006.
“Tolak penambahan batalyon di Aceh. Ini bertentangan dengan UUPA,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulfadli juga sempat meneriakkan kata “merdeka”, yang mempertegas sikapnya dalam menentang kebijakan pusat—sekaligus memperkeruh tensi politik antara Jakarta dan Banda Aceh.
BACA JUGA: Peringati HUT RI ke-80, Gubernur Aceh Serahkan Remisi kepada Narapidana
Reaksi Publik Terbelah: Antara Kecaman dan Dukungan
Pernyataan Zulfadli langsung memicu respons keras. Ketua Koalisi Advokasi dan Keadilan Indonesia (KAKI) Aceh, Muamar Saputra, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan berpotensi menimbulkan ketegangan nasional.
“Seorang Ketua DPRA mestinya menjaga marwah institusi. Apa yang disampaikan Zulfadli jelas di luar kapasitas kelembagaan,” tegas Muamar.
Di media sosial, warganet terbelah. Sebagian mengecam sikap Zulfadli sebagai tidak etis dan tidak patut dilakukan oleh pejabat publik. Namun, tak sedikit pula yang menilai keberanian Zulfadli sebagai bentuk dukungan moral terhadap aspirasi rakyat Aceh.
BACA JUGA: Aceh Raih Emas di Ajang Senam Jantung Sehat di Lombok, Anissa Pohan Apresiasi Dukungan Marlina
Zulfadli, Figur Kontroversial Partai Aceh
Zulfadli bukan kali pertama mencuri perhatian publik. Sebelumnya, ia dikenal sebagai politisi vokal dan penuh kontroversi. Ia diangkat menjadi Ketua DPRA menggantikan Saiful Bahri alias Pon Yaya, melalui surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
Sejauh ini, pemerintah pusat belum memberikan pernyataan resmi terkait ucapan Zulfadli. Namun, sejumlah tokoh masyarakat Aceh mendesak agar klarifikasi segera diberikan guna meredam eskalasi politik yang berpotensi berkembang.
BACA JUGA: Ketua TP PKK Aceh Tampil Kompak Dukung Atlet di Fornas Lombok : ‘Menang Talo, Bek Syek Syoh!
Situasi Politik Aceh Memanas, Publik Diminta Tetap Tenang
Meskipun aksi mahasiswa berjalan damai dan situasi di Banda Aceh tetap kondusif, banyak pihak khawatir pernyataan Zulfadli bisa menjadi pemicu gejolak baru dalam hubungan Aceh–Jakarta yang selama ini sudah diatur melalui MoU Helsinki dan UUPA.
Isu pemisahan diri dari Indonesia merupakan topik sensitif yang berpotensi menimbulkan polemik serius. Oleh karena itu, banyak kalangan menyerukan agar elite politik di Aceh lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. (KSC)
