KLIKSUMUT.COM | BANJIR – Upaya meningkatkan keselamatan masyarakat di kawasan rawan banjir terus dilakukan Pemerintah Kota Binjai. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pemerintah merealisasikan pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di tiga lokasi yang sebelumnya terdampak bencana banjir pada akhir 2025.
Salah satu lokasi pemasangan berada di Jalan Hoki, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Kawasan permukiman yang berdekatan dengan aliran Sungai Mencirim tersebut menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir cukup parah ketika bencana hidrometeorologi melanda Sumatera pada November 2025.
Saat itu, luapan Sungai Mencirim menyebabkan air menggenangi permukiman warga hingga mencapai sekitar lima meter. Sejumlah rumah mengalami kerusakan berat maupun ringan. Kondisi semakin menyulitkan masyarakat karena minimnya penerangan ketika banjir terjadi pada malam hingga dini hari.
BACA JUGA: Tim Kementerian PUPR Tinjau Aek Siaili, Warga Harapkan Sabo Dam Segera Dibangun
Situasi gelap membuat warga kesulitan menentukan arah dan mencari jalur aman untuk menyelamatkan diri. Berangkat dari persoalan tersebut, Dinas Perkim Kota Binjai memanfaatkan Dana TKD Tambahan untuk mendukung pemulihan pascabencana melalui pengadaan lampu jalan.
Pekerja teknis Dinas Perkim Kota Binjai, Yusa Hendra, mengatakan pemasangan penerangan jalan di Jalan Hoki telah rampung sekitar Oktober 2026 dengan waktu pengerjaan kurang lebih satu minggu.
“Kalau di Jalan Hoki ada 21 titik lampu. Pemasangan tiang barunya 10,” ungkap Yusa Hendra.
Ia menjelaskan, lampu yang digunakan merupakan tipe kap 504 dengan bola lampu berdaya 70 watt. Adapun anggaran pengadaan penerangan jalan di Jalan Hoki mencapai Rp68.583.952.
Menurut Yusa, keberadaan lampu jalan tersebut sangat penting, terutama sebagai penerangan jalur evakuasi apabila banjir kembali terjadi.
“Ya, penerangan evakuasi bila ada banjir. Supaya masyarakat ini jalannya terang, ke mana dia mau arah menyelamatkan dirinya. Karena ini daerah rawan banjir,” jelasnya.
Selain Jalan Hoki, pengadaan penerangan jalan juga dilaksanakan di dua lokasi lain yang memiliki kerawanan banjir.
Pertama, Jalan Syekh Sama, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota. Di lokasi yang juga berdekatan dengan Sungai Mencirim tersebut dipasang 10 titik lampu jalan beserta 10 tiang baru. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp25.289.485.
Kedua, Jalan Pakis, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat. Di kawasan yang berdekatan dengan Sungai Bingai itu dilakukan pengadaan sebanyak 24 titik lampu jalan dengan penambahan 19 tiang baru. Nilai anggarannya mencapai Rp93.150.162.
Dengan demikian, total pengadaan di tiga lokasi tersebut mencapai 55 titik lampu jalan dan 39 tiang baru, dengan akumulasi anggaran sebesar Rp187.023.599.
Yusa berharap pemasangan lampu jalan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menunjang keamanan dan kenyamanan aktivitas sehari-hari.
“Ya, semoga masyarakat senanglah. Supaya aktivitas masyarakat jadi aman, terang jalannya, dan mudah-mudahan tidak ada lagi tindak kriminal dan kejahatan,” ujarnya.
Optimalisasi TKD Tambahan untuk berbagai kegiatan pemulihan pascabencana merupakan anjuran dari Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RPP) Pascabencana Sumatera, M. Tito Karnavian. Menurut dia, TKD Tambahan yang diterima oleh pemerintah, harus dipercepat realisasinya menjadi kegiatan pemulihan pascabencana.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah ya agar tambahan TKD yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” kata Tito, seusai melaporkan progres pekerjaan Satgas PRR kepada Presiden dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, 9 November 2026.
Ia menyoroti masih bervariasinya tingkat penggunaan TKD Tambahan di berbagai daerah. “Di Aceh yang tinggi seperti di Kabupaten Pidie. Itu sudah menggunakan 93% dari tambahan TKD-nya. Tapi ada juga yang nol, Bireun,” kata dia.
Hal yang sama terjadi di Sumatera Utara. “Di Sumatera Utara yang tertinggi itu 60% di Asahan. Ada yang masih 0%, Mandailing Natal dan Kabupaten Toba,” kata dia.
Tito mengatakan memahami bahwa mungkin ada berbagai alasan di balik lambatnya realisasi.
“Saya tahu ada yang punya alasan bahwa (pekerjaan) akan dibayar ketika sudah selesai di akhir tahun. Fine kalau itu alasannya. Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain yang bukan bencana atau karena sengaja untuk dijadikan SILPA akhir tahun. Enggak boleh. Gunakan dan kami akan pantau itu,”kata Tito.
Dalam kesempatan lain Prabowo mengatakan bahwa kebijakan TKD Tambahan merupakan realisasi dari usulan Mendagri Tito kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Menurut Tito, Presiden Prabowo memberikan penambahan TKD kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak.
“Beliau (Presiden Prabowo) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana provinsi,” kata Tito.
Saat ini, kebijakan penambahan TKD telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 59 Tahun 2026. Adapun Mendagri Tito telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk mengatur teknis penggunaannya.
BACA JUGA: Pakai TKD Tambahan Pengaman Jembatan Aek Sipogas Dibangun untuk Cegah Longsor
“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” kata Praowo. Ia menggarisbawahi pesan Presiden Prabowo yang meminta agar tambahan TKD betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana. Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana.
Dalam konteks pemulihan di Kota Binjai, pengadaan lampu jalan di Jalan Hoki, Jalan Syekh Sama, dan Jalan Pakis menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana berikutnya.
Penerangan yang memadai diharapkan tidak hanya membantu warga saat melakukan evakuasi ketika banjir terjadi pada malam hari, tetapi juga menciptakan lingkungan permukiman yang lebih aman, nyaman, dan mengurangi peluang terjadinya tindak kriminal.
Dengan demikian, pemulihan pascabencana tidak sebatas memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan banjir, tetapi juga membangun lingkungan yang lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
pengadaan penerangan jalan di kawasan rawan banjir ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP), pemulihan wilayah dilakukan secara bertahap dengan mengintegrasikan aspek infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Pelaksanaannya mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, yakni membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.(*)
Reporter: Ika Fatriya






