Kemendagri Apresiasi Realisasi TKD Tambahan Kabupaten Asahan Capai 68,76 Persen

Kemendagri Apresiasi Realisasi TKD Tambahan Kabupaten Asahan Capai 68,76 Persen
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas capaian realisasi penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai 68,76 persen. (Dok. Tim Media Satgas PRR)

KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas capaian realisasi penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai 68,76 persen. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Asahan sebagai salah satu daerah dengan realisasi tertinggi di wilayah Sumatera.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, saat melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan TKD tambahan di Kantor Bupati Asahan.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data yang diterima Kemendagri per 13 November 2026, realisasi penggunaan TKD tambahan Kabupaten Asahan telah mencapai 68,76 persen. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain yang masih mencatatkan realisasi di bawah 20 persen.

Horas Maurits mengapresiasi Bupati Asahan, Sekretaris Daerah, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah mendorong percepatan realisasi anggaran tersebut.

“Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena Kabupaten Asahan termasuk yang tertinggi di Sumatera dalam penyerapan TKD tambahan,” ujarnya.

Meski demikian, ia berharap Pemkab Asahan terus mengakselerasi realisasi anggaran hingga mendekati target nasional. Kemendagri sendiri menargetkan realisasi anggaran dapat mencapai 99 persen, bahkan 99,95 persen.

BACA JUGA: Kemendagri Soroti Rendahnya Realisasi TKD Tambahan Kota Medan, Baru 19,49 Persen dari Rp565,4 Miliar

Kemendagri Soroti Realisasi Sektor Pendidikan dan Ekonomi

Di balik capaian positif tersebut, Kemendagri mengingatkan masih terdapat ketimpangan realisasi penggunaan anggaran antarsektor.

Menurut Horas Maurits, realisasi pada sektor kesehatan dan infrastruktur dinilai sudah cukup baik. Namun, sektor ekonomi dan pendidikan masih membutuhkan perhatian serius.

Bahkan, realisasi sektor pendidikan saat monitoring berlangsung masih tercatat 0 persen karena belum diinput dalam sistem pelaporan.

Padahal, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan mencapai sekitar Rp12 miliar. Sementara sektor ekonomi mendapatkan alokasi sekitar Rp61 miliar.

“Kami mengingatkan agar sektor pendidikan jangan sampai tertinggal dalam mengejar realisasi, karena alokasi anggarannya cukup besar,” tegasnya.

Ia meminta OPD terkait segera melakukan percepatan kegiatan sekaligus memastikan seluruh perkembangan penggunaan anggaran tercatat dalam sistem pelaporan.

Tambahan TKD Asahan Sekitar Rp261 Miliar

Dalam kesempatan tersebut, Horas Maurits menjelaskan bahwa tambahan TKD merupakan bagian dari kebijakan pengembalian alokasi transfer ke daerah ke angka tahun 2025 setelah kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Kabupaten Asahan mendapatkan tambahan alokasi TKD sekitar Rp261 miliar.

Namun, ia menegaskan dana tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan, melainkan harus diarahkan untuk penanganan kebencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, serta pemulihan kondisi masyarakat.

Meskipun Kabupaten Asahan tidak termasuk daerah yang mengalami dampak bencana secara langsung seperti sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah dan Aceh, penggunaan anggaran tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi daerah terdampak langsung maupun tidak langsung.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ.

Untuk daerah terdampak langsung, anggaran dapat digunakan bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat. Sementara daerah yang terdampak tidak langsung dapat mengalokasikannya untuk pembangunan sarana pelayanan dasar, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.

Dana TKD Bisa untuk Mitigasi Banjir dan Pemulihan Ekonomi

Horas Maurits juga mendorong Pemkab Asahan memanfaatkan tambahan TKD untuk program-program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Salah satunya melalui penanaman pohon, perbaikan lingkungan, serta pembangunan sarana pengendalian banjir.

Menurutnya, kondisi Sungai Asahan yang kerap mengalami banjir harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan memperkuat infrastruktur pengendalian banjir dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana.

Selain itu, anggaran juga dapat diarahkan untuk pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, serta membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ia menegaskan penggunaan anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penanganan dan mitigasi bencana.

Sebagai contoh, pembelian kendaraan operasional untuk DPRD maupun kegiatan seremonial tidak diperbolehkan menggunakan tambahan TKD tersebut.

Sebaliknya, pengadaan ambulans, kendaraan penyelamatan (rescue), ekskavator untuk penanganan sungai, serta peralatan kebencanaan lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan.

“Yang paling penting adalah output dan outcome-nya harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam mengurangi dampak kebencanaan,” jelasnya.

Penggunaan Anggaran Harus Akuntabel dan Sesuai Aturan

Selain mempercepat realisasi, Kemendagri mengingatkan Pemkab Asahan agar tetap memperhatikan standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025.

Horas Maurits menegaskan percepatan belanja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan pengadaan maupun standar harga yang berlaku.

Ia juga menjelaskan penyesuaian penggunaan tambahan TKD dapat dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan tetap memperhatikan mekanisme pemberitahuan kepada DPRD.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan pengeluaran mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Karena itu, meskipun waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas, OPD diminta kembali meninjau program, kegiatan, subkegiatan, serta perencanaan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kalau memang masih ada kegiatan yang perlu dikoreksi atau diperbaiki, silakan dilakukan. Kita ingin penggunaan anggaran ini benar-benar tepat sasaran dan akuntabel serta tidak bertentangan dengan peraturan,” katanya.

BACA JUGA: Sejalan Arahan Kasatgas PRR, TPT di Sibolangit Dibangun untuk Pemulihan Pascalongsor

Realisasi Belanja Daerah Asahan Masuk Empat Besar se-Sumut

Tidak hanya penggunaan tambahan TKD, Horas Maurits juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian realisasi belanja daerah Kabupaten Asahan.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, Kabupaten Asahan berada pada peringkat keempat realisasi belanja daerah di Sumatera Utara.

Bahkan, terdapat peluang bagi Kabupaten Asahan untuk masuk lima besar daerah dengan realisasi belanja terbaik apabila mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.

Kemendagri berharap prestasi ini dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya ketepatan pelaporan perkembangan realisasi anggaran kepada pemerintah pusat.

Pelaporan tersebut harus diperbarui secara berkala, termasuk setiap Jumat sesuai mekanisme pemantauan yang telah ditetapkan.

Sebab, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas turut memantau perkembangan realisasi penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, Pemkab Asahan juga diminta ikut memonitor perkembangan bantuan keuangan yang telah disalurkan kepada Kabupaten Bireuen, Aceh, guna memastikan bantuan tersebut benar-benar direalisasikan sesuai peruntukannya.

Kemendagri berharap capaian positif Kabupaten Asahan tidak hanya terlihat dari tingginya angka penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan pembangunan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan pemulihan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)

Reporter: Ika Fatriya

Pos terkait