KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti rendahnya realisasi penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Medan. Dari total anggaran sebesar Rp565,4 miliar, realisasi hingga 13 November 2026 baru mencapai Rp110,2 miliar atau sekitar 19,49 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat mengingat dana yang sering juga disebut TKD Tambahan itu telah disalurkan sepenuhnya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga pemerintah daerah diharapkan segera mempercepat pelaksanaan program pemulihan pascabencana.
Sorotan itu disampaikan Kepala Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan realisasi TKD tambahan di Kota Medan, Rabu (18/11/2026).
BACA JUGA: Jalan AR Surbakti Tapteng Kembali Bisa Dilalui, Warga Apresiasi Gerak Cepat PUPR dan Satgas PRR
Fernando menjelaskan, TKD Tambahan memiliki mekanisme berbeda dibandingkan transfer reguler lainnya. Dana tersebut telah disalurkan dalam tiga tahap dan seluruhnya tersedia di RKUD sejak Januari hingga April 2026.
Karena itu, menurutnya, rendahnya realisasi belanja tidak semestinya terjadi apabila pemerintah daerah telah mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara optimal.
“Uangnya sudah ada semua di dalam RKUD. Dengan demikian, kami berharap tidak ada lagi alasan realisasi masih rendah karena dana belum tersedia,” tegas Fernando.
Ia mengungkapkan, alokasi tambahan TKD yang diterima Kota Medan termasuk paling besar dibandingkan daerah lainnya. Bahkan, terdapat daerah yang hanya menerima tambahan anggaran sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.
Fernando meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengidentifikasi hambatan realisasi, baik dari aspek administrasi, pengadaan barang dan jasa maupun kendala teknis di lapangan.
Terlebih, tahun anggaran 2026 segera berakhir sehingga waktu untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan semakin terbatas.
Realisasi TKD Sumut Baru 31,52 Persen
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Dr. Kastorius Sinaga, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial.
Menurutnya, pemerintah pusat ingin memastikan negara benar-benar hadir dalam proses pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk Kota Medan.
Ia menyebutkan, berdasarkan rekapitulasi Satgas PRR per 13 November 2026, realisasi TKD Tambahan Provinsi Sumatera Utara baru mencapai 31,52 persen.
Dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, Kota Medan menjadi daerah dengan alokasi TKD Tambahan terbesar, yakni sekitar Rp565,4 miliar. Namun, realisasinya baru Rp110,2 miliar atau 19,49 persen.
Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Kabupaten Deli Serdang telah mencapai realisasi sekitar 47 persen, Kabupaten Simalungun 45 persen, sedangkan Kabupaten Asahan telah mencapai lebih dari 60 persen.
“Kami menyampaikan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadarkan kita bersama. Kota Medan menerima anggaran terbesar, sehingga harapan kita realisasinya juga dapat dipercepat,” ujar Kastorius.
Ia menegaskan, Kemendagri bersama Satgas PRR siap memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kendala yang menghambat percepatan penggunaan anggaran tersebut.
Dua Sungai di Medan Jadi Perhatian Satgas PRR
Selain percepatan realisasi anggaran, Kastorius juga mengingatkan pentingnya langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan, terutama banjir akibat meningkatnya curah hujan menjelang akhir tahun.
Menurut pemantauan Satgas PRR, bencana banjir dan longsor susulan kembali terjadi di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir Oktober 2026.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah sedimentasi dan penyempitan aliran sungai yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir.
Kastorius menyebutkan, Satgas PRR mengidentifikasi dua sungai di wilayah Kota Medan yang membutuhkan perhatian khusus melalui program normalisasi.
Untuk itu, Kemendagri tengah menyiapkan surat edaran mengenai percepatan normalisasi sungai dengan membuka peluang keterlibatan pihak ketiga, baik swasta, BUMN maupun BUMD.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah didorong menyusun rencana normalisasi berdasarkan ruas prioritas dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Pihak ketiga juga dapat mendukung penyediaan peralatan maupun pembiayaan dengan tetap mematuhi ketentuan perizinan dan kewenangan masing-masing.
Menariknya, material hasil pengerukan sedimentasi sungai juga dapat dikelola secara tertib dan berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), sesuai ketentuan yang berlaku.
Kastorius menjelaskan, terdapat empat langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi sungai, yakni melanjutkan rehabilitasi sesuai kewenangan dan prioritas, melakukan penugasan atau kerja sama antarpemerintah, mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga, serta melibatkan TNI dan Polri.
“Pemda tidak perlu menunggu, tetapi juga jangan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Tito Karnavian Minta Pemda Perkuat Komunikasi Publik
Dalam kesempatan tersebut, Kastorius juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah lebih aktif menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai program pemerintah pusat dan daerah yang telah maupun sedang dilaksanakan perlu dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui proses pemulihan yang berjalan.
Ia menilai, kurangnya informasi mengenai pekerjaan pemerintah dapat menimbulkan kesan seolah-olah negara tidak hadir dalam membantu masyarakat terdampak bencana.
Karena itu, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika diminta memperkuat publikasi progres pemulihan, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Kastorius mencontohkan sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan di Kota Medan, di antaranya pembukaan Jalan Adam Malik sepanjang 1,5 kilometer dengan dukungan anggaran sekitar Rp500 juta serta pembangunan permanen Jembatan Kota Bangun.
Ia mendorong setiap OPD mendokumentasikan pekerjaan melalui foto dan video sebelum maupun sesudah kegiatan sehingga hasil pembangunan dapat diketahui masyarakat.
“Informasikan apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Dengan begitu masyarakat mengetahui bahwa pemerintah pusat maupun daerah terus bekerja,” ungkapnya.
BACA JUGA: Rekomendasi Satgas PRR Usai Jalan Akses Tarutung-Padangsidampuan Terputus
TKD Tambahan Rp10,65 Triliun Sudah Cair 100 Persen
Sebagai informasi, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyaluran tersebut telah mencapai 100 persen hingga 4 Mei 2026 dan dilakukan dalam tiga tahap, yakni 40 persen pada 27 Februari 2026, 30 persen pada 31 Maret 2026, serta 30 persen pada 4 Mei 2026.
Dari total tersebut, Sumatera Utara memperoleh alokasi terbesar sebesar Rp6,35 triliun, disusul Sumatera Barat Rp2,63 triliun dan Aceh Rp1,65 triliun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga menegaskan bahwa dukungan anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Pemerintah menargetkan rekonstruksi permanen dapat diselesaikan pada 2028 dengan prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan atau *Build Back Better, Safer, and Sustainable*.
Di akhir arahannya, Kastorius menitipkan tiga hal penting kepada Pemerintah Kota Medan, yakni mempercepat realisasi tambahan TKD dengan tetap menjaga ketertiban administrasi, mengoptimalkan komunikasi publik, serta memastikan seluruh program pemulihan pascabencana memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap Kota Medan bukan hanya menjadi daerah penerima bantuan terbesar, tetapi juga menjadi teladan dalam penyerapan anggaran terbaik di Sumatera Utara,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ika Fatriya






