Atasi Persoalan Sampah untuk Mitigasi Bencana, Padangsidimpuan Realisasikan TKD Tambahan Rp7,66 Miliar

Atasi Persoalan Sampah untuk Mitigasi Bencana, Padangsidimpuan Realisasikan TKD Tambahan Rp7,66 Miliar
Petugas kebersihan (pengangkut sampah) dari Dinas Lingkungan Hidup Pemko Padangsidimpuan usai menerima armada baru berupa 5 unit truk besar (dump truck), 4 unit mobil mini dump truck tipe L300, 6 unit kendaraan roda tiga Viar, serta 11 unit kendaraan roda tiga (direhab dari alih fungsi aset), yang diserahkan kepada petugas pengangkut sampah di Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Jumat (20/11/2026). Armada baru tersebut merupakan alokasi dari anggaran TKD tambahan, yang digunakan untuk pemulihan pascabencana sumatera, sinergitas pemerintah pusat dan daerah. (DOK. TIM MEDIA SATGAS PRR)

KLIKSUMUT.COM | PADANGSIDIMPUAN – Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan terus memperkuat pelayanan kebersihan dengan menambah armada pengangkut sampah melalui pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah sekaligus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke kawasan permukiman dan gang-gang sempit.

Penyerahan armada berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026). Sejumlah kendaraan operasional diserahkan untuk mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menangani persoalan persampahan di wilayah tersebut.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, mengatakan penambahan armada merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar masyarakat, khususnya penanganan sampah.

BACA JUGA: Digagas Prabowo, Diakselerasi Satgas PRR, Pemkot Medan Manfaatkan TKD Tambahan Bikin Pasar Murah

“Pengadaan armada ini merupakan sarana untuk mendukung penanggulangan sampah di Kota Padangsidimpuan. Persoalan sampah merupakan pelayanan dasar yang wajib menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Rahmat.

Adapun armada yang diserahkan pada tahap ini terdiri dari dua unit dump truck, tiga unit mobil mini dump jenis L300, satu unit kendaraan roda tiga merek Viar, serta empat unit becak sampah hasil rehabilitasi dan alih fungsi aset kendaraan operasional Dinas Keluarga Berencana (KB).

Menurut Rahmat, pemanfaatan kendaraan bekas operasional Dinas KB merupakan salah satu upaya mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah. Kendaraan yang sebelumnya hanya terparkir dan belum dimanfaatkan secara maksimal tersebut masih memiliki kondisi yang memungkinkan untuk diperbaiki dan digunakan kembali.

“Daripada kendaraan tersebut hanya terparkir, sementara kondisinya tidak rusak dan masih bisa diperbaiki, lebih baik kita manfaatkan untuk mendukung pelayanan kebersihan melalui Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pengemudi dan petugas agar menjaga serta merawat kendaraan operasional yang telah diberikan. Apabila ditemukan kerusakan, petugas diminta segera melaporkannya kepada penanggung jawab agar dapat ditangani secepatnya.

Rahmat menegaskan, pengadaan kendaraan harus diikuti dengan budaya pemeliharaan yang baik. Pemerintah tidak ingin kendaraan yang baru dibeli hanya dapat digunakan dalam waktu singkat akibat minimnya perawatan.

“Selama ini budaya kita masih sebatas bisa membeli, tetapi pemeliharaan dan perbaikan masih kurang. Ini yang ingin kita ubah. Kendaraan kita adakan, kemudian pemeliharaannya juga harus dilakukan secara rutin agar bisa bertahan dan beroperasi hingga beberapa tahun ke depan,” tegasnya.

Ia berharap penambahan armada tersebut mampu mengurangi penumpukan sampah di sejumlah titik yang selama ini menjadi persoalan di lapangan.

DLH Kelola Anggaran TKD Tambahan Rp7,66 Miliar

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran DLH Kota Padangsidimpuan, Mukhtar Arifin Harahap, menjelaskan, pihaknya memperoleh alokasi anggaran TKD tambahan sekitar Rp7,66 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat sistem pengelolaan persampahan, mulai dari pengadaan armada, mesin pengolah sampah, hingga pembangunan fasilitas pendukung.

Dari alokasi tersebut, sekitar Rp2,1 miliar diperuntukkan bagi pengadaan satu unit mesin pengolah sampah atau MOTAH. Sementara anggaran lainnya digunakan untuk peremajaan sarana dan prasarana persampahan, pengadaan kendaraan operasional, serta pembangunan satu unit hanggar pendukung pemilahan sampah.

Pengadaan armada dilakukan secara bertahap melalui kontrak tersendiri untuk setiap unit atau jenis kendaraan.

Secara keseluruhan, rencana pengadaan meliputi lima unit dump truck, empat unit mini dump, enam unit kendaraan roda tiga Viar, serta 11 unit kendaraan roda tiga hasil pemanfaatan dan rehabilitasi aset pemerintah daerah.

Penambahan armada ini dinilai penting mengingat potensi timbulan sampah di Kota Padangsidimpuan mencapai sekitar 170 ton per hari. Sebelum penambahan kendaraan, DLH hanya mengandalkan 17 unit armada untuk melayani pengangkutan sampah.

Meski dengan keterbatasan tersebut, pelayanan kebersihan telah menjangkau sekitar 80 persen wilayah kota. Dengan tambahan kendaraan berukuran lebih kecil, DLH diharapkan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan, terutama di kawasan padat penduduk.

Petugas Kebersihan Lebih Mudah Menjangkau Gang Sempit

Penambahan armada juga disambut positif para petugas kebersihan yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan sampah.

Dahrun Harahap (24), petugas pengangkut sampah yang telah bekerja sekitar sembilan tahun sejak masih duduk di bangku SMA, mengaku merasakan perubahan sarana operasional selama menjalankan tugas.

Menurutnya, kendaraan berukuran lebih kecil sangat membantu petugas menjangkau kawasan permukiman yang sulit dimasuki kendaraan besar.

Salah satunya di wilayah Sambo. Kehadiran kendaraan roda tiga dan mini dump diharapkan membuat proses pengumpulan sampah lebih praktis, meringankan pekerjaan petugas, serta meningkatkan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Warga Minta Pengangkutan dan Pengelolaan TPA Diperhatikan

Apresiasi juga disampaikan Ridwan Harahap (35), warga Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Ia menilai penambahan armada merupakan langkah positif dalam mengatasi persoalan sampah. Namun, menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Sebab, persoalan sampah bukan hanya berkaitan dengan pengangkutan, tetapi juga bagaimana sampah dikelola agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Penumpukan sampah yang tidak tertangani berpotensi menyumbat parit dan saluran air, terutama saat musim hujan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir.

Karena itu, ia berharap pemerintah terus meningkatkan pelayanan persampahan sekaligus mengajak masyarakat membangun kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Bagian dari Pemulihan Pascabencana Melalui TKD Tambahan Rp111 Miliar

Penambahan armada pengangkut sampah tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan TKD tambahan Kota Padangsidimpuan yang secara keseluruhan mencapai sekitar Rp111 miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, dengan fokus pada pemulihan infrastruktur, pelayanan dasar, lingkungan hidup, serta perekonomian masyarakat setelah bencana yang melanda wilayah Sumatera pada 2025.

Dalam pelaksanaannya, anggaran didistribusikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kebutuhan pemulihan masing-masing sektor.

Beberapa alokasi utama meliputi Badan Keuangan Daerah sebesar Rp31,8 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Rp21,39 miliar, Dinas Perumahan dan Permukiman Rp12,70 miliar, RSUD Rp11,85 miliar, DLH Rp7,66 miliar, Dinas Kesehatan Rp7,38 miliar, serta Dinas Pendidikan Rp5,26 miliar.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Rp3,49 miliar, BPBD Rp3,02 miliar, Dinas Kominfo Rp2,70 miliar, Dinas Pertanian Rp2 miliar, Inspektorat Rp1,11 miliar, serta sejumlah sektor pelayanan lainnya.

Berdasarkan data hingga 6 November 2026, realisasi anggaran TKD tambahan Kota Padangsidimpuan mencapai sekitar Rp28,3 miliar atau 25,49 persen. Pemerintah daerah terus mendorong percepatan pelaksanaan program agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai target.

Sejalan dengan Arahan Satgas PRR Tito Karnavian

Penguatan sarana pengelolaan sampah di Padangsidimpuan juga sejalan dengan arah kebijakan pemulihan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026–2028.

Renduk tersebut menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dari klaster pembangunan infrastruktur dan tata kelola lingkungan. Penanganannya mencakup pembersihan material sisa bencana, normalisasi sungai dan drainase, hingga peningkatan infrastruktur persampahan secara permanen.

Sementara itu, pemanfaatan TKD Tambahan untuk mitigasi atau pencegahan bencana juga telah berulang kali disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. TKD Tambahan sebagai tambahan dana bagi pemerintah daerah dari pusat, di luar TKD reguler, ia dorong agar dimanfaatkan secara optimal.

Menurut dia, ia mengusulkan adanya TKD Tambahan kepada Presiden Prabowo dan DPR untuk membantu kapasitas anggaran pemerintah daerah dalam menangani bencana. Usulan itu akhirnya disetujui oleh presiden, sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana.

“Karena ini uang tambahan TKD, spesifik itu adalah untuk menangani bencana. Sudah dikasih besar-besar Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan,” tegas Tito belum lama ini..

Daerah terdampak bencana diminta memprioritaskan TKD Tambahan untuk pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.

“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Tito.

BACA JUGA: Satgas PRR: Seluruh Jalan Nasional di Aceh, Sumut dan Sumbar Berfungsi Normal, Akselerasi Pemulihan Jembatan Berlanjut

Merujuk pada Surat Edaran Mendagri tentang…. Penggunaan TKD Tambahan dimungkinkan untuk kegiatan pada semua tahapan penanganan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. SE Mendagri membuka ruang yang cukup luas bagi daerah untuk merealisasikan TKD pada berbagai kegiatan.

Sebagai contoh untuk rehabilitasi wilayah pascabencana mencakup kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Selanjutnya untuk kegiatan yang termasuk pada rekonstruksi di wilayah pascabencana mencakup pembersihan lumpur dengan skema gotong royong; pembangunan kembali prasarana dan sarana termasuk sarana sosial; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Menurut Tito, tambahan TKD harus segera diarahkan untuk kebutuhan pemulihan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menaruh perhatian serius akan hal ini dan terus memantau perkembangannya.

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah ya agar tambahan TKD yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” kata Tito, seusai melaporkan progres pekerjaan Satgas PRR kepada Presiden dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, 9 November 2026. (*)

Reporter: Ika Fatriya

Pos terkait