Tim Kementerian PUPR Tinjau Aek Siaili, Warga Harapkan Sabo Dam Segera Dibangun

Tim Kementerian PUPR Tinjau Aek Siaili, Warga Harapkan Sabo Dam Segera Dibangun
Lurah Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Henderson Stompul, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Dok. Tim Media Satgas PRR)

KLIKSUMUT.COM | TAPANULI TENGAH – Lurah Bonalumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Henderson Stompul, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang telah turun langsung meninjau kondisi Sungai Aek Siaili pascabencana banjir dan longsor.

Henderson berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal percepatan penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Siaili secara permanen, termasuk rencana pembangunan sabo dam di bagian hulu sungai serta penguatan konstruksi di sepanjang kawasan pinggiran DAS.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali aliran sungai sangat dibutuhkan masyarakat agar banjir tidak kembali meluap dan merendam permukiman warga ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

“Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada bapak-bapak dari Kementerian PUPR yang sudah datang meninjau daerah kami ini,” ujar Henderson.

Ia mengaku masyarakat menyambut baik rencana pembangunan sabo dam di sepanjang kawasan Sungai Aek Siaili. Sebab, selama ini warga masih dihantui kekhawatiran terhadap ancaman banjir susulan.

“Kami sangat senang karena di sepanjang Sungai Aek Siaili ini akan dibangun sabo dam. Sehingga apabila hujan datang, warga kami sudah tidak waswas lagi,” katanya.

Satu Kampung Masih Mengungsi

Henderson mengungkapkan, dampak bencana banjir sebelumnya menyebabkan masyarakat di salah satu lingkungan di Kelurahan Bonalumban terpaksa meninggalkan rumah dan hingga kini masih berada di pengungsian.

Bahkan, terdapat rumah warga yang mengalami kerusakan sedang, tetapi belum dapat ditempati kembali karena kondisi lingkungan dan aliran sungai yang belum sepenuhnya tertangani.

Karena itu, ia berharap pemerintah segera merealisasikan penanganan sungai secara permanen agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dibayangi ancaman banjir.

Menurutnya, percepatan perbaikan aliran Sungai Aek Siaili bukan hanya menyangkut keselamatan permukiman, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Jembatan, Sekolah hingga Irigasi Pertanian Rusak

Selain permukiman warga, bencana banjir dan longsor juga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum di Kelurahan Bonalumban.

Kerusakan tersebut meliputi satu unit jembatan permanen dan dua jembatan lainnya, satu unit sekolah, serta infrastruktur irigasi pertanian masyarakat.

Kondisi ini berdampak terhadap berbagai aktivitas warga, mulai dari akses transportasi, kegiatan pendidikan hingga sektor pertanian.

Henderson menjelaskan, sekitar 70 persen masyarakat Kelurahan Bonalumban menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian, khususnya persawahan.

Namun, bencana yang terjadi sebelumnya menyebabkan sejumlah lahan pertanian rusak akibat terjangan banjir dan timbunan lumpur sehingga tidak dapat ditanami kembali.

“Kami berharap agar percepatan perbaikan aliran sungai ini segera terlaksana agar masyarakat bisa bekerja dengan normal kembali. Bukan hanya aliran sungai saja, sebagian masyarakat kami ekonominya bertopang pada sektor pertanian,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan rehabilitasi lahan pertanian. Akan tetapi, jaringan irigasi persawahan yang menjadi kebutuhan utama petani belum diperbaiki.

Padahal, keberadaan irigasi sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian dan mengembalikan perekonomian masyarakat.

Sementara itu mengenai pentingnya normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sedang direncanakan dilakukan di Aek Siaili telah mendapat perhatian pemerintah.  Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, M. Tito Karnavian mengatakan Presiden memberikan perintah untuk menempatkan normalisasi sungai sebagai prioritas.

“Itu perintah beliau yang paling utama,” kata dia, seusai melaporkan progres pemulihan bencana Sumatera dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, 9 November 2026.

Normalisasi sungai, kata Tito,  penting untuk mencegah terjadinya sedimentasi parah.

“Kalau sedimennya tinggi, ada hujan, dia akan keluar dari tanggul, dan  banjir lagi,” kata Tito.

Tito mengatakan ia telah menyampaikan usulan kepada Presiden sebagai langkah percepatan normalisasi sungai.

“Yang pertama adalah tentu Kementerian PUPR menjadi ujung tombak untuk mempercepat normalisasi sungai. Kemudian yang kedua,  melibatkan pemerintah daerah. Bisa dari Kementerian PUPR memberikan penugasan kepada Dinas PUPR daerah, misalnya. Pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan dana dari Bapak Presiden bantuan untuk melakukan normalisasi sungai. Karena anggaran saya lihat  realisasi masih ada yang rendah,” kata Tito.

Ketiga, kata Tito,  normalisasi sungai dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga dalam satu bentuk kerjasama. (*)

Reporter: Ika Fatriya

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *