KLIKSUMUT.COM | PADANGSIDIMPUAN – Ancaman erosi tebing sungai dan banjir yang selama ini menghantui warga Lingkungan I, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, mulai mendapat penanganan serius. Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membangun pengaman tebing menggunakan konstruksi kawat bronjong di sekitar Jembatan Aek Sipogas.
Pembangunan tersebut menjadi langkah penting untuk melindungi struktur jembatan sekaligus mengurangi risiko longsor dan luapan air sungai yang kerap mengancam badan jalan serta permukiman warga.
Sebelum pembangunan dilakukan, kondisi tebing Sungai Aek Sipogas terbilang mengkhawatirkan. Pengikisan tanah di sekitar jembatan bahkan telah mencapai area pepohonan kelapa.
Kepala Lingkungan I Kelurahan Tobat, Abdullah Syukur (49), mengungkapkan bahwa kondisi tersebut sempat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, terutama warga yang bermukim di seberang sungai.
BACA JUGA: Jalan AR Surbakti Tapteng Kembali Bisa Dilalui, Warga Apresiasi Gerak Cepat PUPR dan Satgas PRR
“Kalau dibilang, kondisinya bisa dikatakan berbahaya. Terjadi pengikisan (erosi) di bawah jembatan ini. Kalau masuk ke dalam, kikisan itu sudah sampai ke pohon kelapa,” ungkap Abdullah.
Menurutnya, masyarakat khawatir kondisinya semakin parah apabila tidak segera ditangani. Aspirasi pembangunan pengaman sungai pun telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Saat banjir bandang melanda wilayah tersebut pada 2025, sejumlah rumah warga mengalami dampak serius. Bahkan, bagian bawah salah satu rumah di dekat masjid habis tergerus longsor.
Abdullah mengatakan, warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai juga kerap menghadapi ancaman banjir ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Debit air meningkat, meluap ke badan jalan, bahkan memasuki rumah penduduk.
Karena itu, masyarakat berharap pembangunan bronjong tidak berhenti pada titik saat ini, tetapi dilanjutkan ke kawasan lain yang membutuhkan perlindungan.
Pembangunan Bronjong Sepanjang 14 Meter
Pekerjaan pengaman Jembatan Aek Sipogas dilaksanakan Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan melalui Bidang Bina Marga.
Konstruksi bronjong dibangun pada sisi kiri dan kanan aliran sungai di sekitar jembatan, dengan tinggi mengikuti bibir tebing sekitar 2,5 meter hingga hampir 3 meter dari dasar sungai.
Untuk memperkuat struktur penahan tanah, susunan batu pada bagian bawah dibuat bervariasi, mulai dari dua hingga empat lapis.
Secara keseluruhan, pekerjaan tersebut memiliki panjang sekitar 14 meter dengan total volume mencapai 183 meter kubik atau setara kurang lebih 183 unit bronjong berukuran satu meter kubik.
Proyek ini dikerjakan CV Sari Guna Lestari dengan nilai kontrak Rp295 juta. Sumber pembiayaan berasal dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan telah berlangsung sekitar dua minggu dan ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026 sesuai jadwal kontrak, sepanjang tidak terdapat kendala di lapangan.
Selain melindungi bagian abutmen atau struktur penyangga jembatan, pembangunan bronjong juga menjangkau kawasan sekitar masjid yang berada tidak jauh dari aliran sungai.
Dengan konstruksi tersebut, pengikisan tanah di sekitar fasilitas umum dan permukiman diharapkan dapat diminimalkan.
Warga Apresiasi Pemerintah, Berharap Penanganan Berlanjut
Realisasi pembangunan pengaman tebing ini mendapat sambutan positif masyarakat Lingkungan I Kelurahan Tobat.
Abdullah Syukur menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan, pemerintah pusat, serta kementerian terkait yang telah merealisasikan aspirasi masyarakat.
“Kami dari Lingkungan I, Kelurahan Tobat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Padangsidimpuan, Bapak Wali Kota dan jajarannya. Juga kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo dan kementerian terkait yang sudah merealisasikan aspirasi kami ini,” katanya.
Ia berharap pembangunan serupa dapat diteruskan karena masih banyak warga yang bermukim di tepi sungai dan membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir maupun longsor.
Wali Kota: TKD Tambahan Rp111 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana
Pembangunan bronjong Aek Sipogas merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padangsidimpuan melalui pemanfaatan TKD Tambahan Tahun 2026.
Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menjelaskan bahwa pemerintah kota mengelola tambahan anggaran TKD sebesar Rp111 miliar.
Seluruh alokasi anggaran tersebut diarahkan berdasarkan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk mendukung pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta perekonomian masyarakat setelah bencana yang melanda wilayah tersebut pada 2025.
Dari total anggaran itu, Dinas PUPR mendapatkan alokasi Rp21,39 miliar untuk pemulihan infrastruktur dasar.
Penggunaannya mencakup penanganan jalan, tanggul sungai, bendung dan irigasi, drainase, hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Sementara itu, sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya juga memperoleh alokasi sesuai kebutuhan pemulihan.
Dinas Perumahan dan Permukiman mendapatkan Rp12,70 miliar untuk rehabilitasi rumah korban bencana serta prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
RSUD memperoleh Rp11,85 miliar untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan rumah sakit. Dinas Lingkungan Hidup mendapat Rp7,66 miliar untuk pengelolaan sampah, TPS3R, serta penambahan sarana dan prasarana.
Dinas Kesehatan dialokasikan Rp7,38 miliar, sedangkan Dinas Pendidikan memperoleh Rp5,26 miliar untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan.
Adapun BPBD mendapatkan Rp3,02 miliar guna memperkuat mitigasi bencana, termasuk kajian risiko, kesiapsiagaan, evakuasi, logistik, serta penyusunan Jitupasna/R3P.
Alokasi lainnya disebarkan kepada perangkat daerah untuk mendukung pelayanan sosial, ketahanan pangan, pertanian, komunikasi, pemadam kebakaran, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tito Karnavian Dorong Normalisasi Sungai Pascabencana Sumatera
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Sumatera mengarahkan pemulihan bencana dilakukan secara bertahap melalui pendekatan rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi. Pemulihan tidak hanya berorientasi mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum bencana, tetapi juga membangun infrastruktur yang lebih kuat, aman, dan berkelanjutan melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Salah satu rekomendasi dalam Renduk adalah rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), jaringan sumber daya air, serta perbaikan jalan dan jembatan juga menjadi bagian penting dalam menjaga konektivitas dan mengurangi risiko bencana susulan.
Renduk PRRP menjadi rujukan bagi penanganan Sungai Aek Sipogas yang tengah berlangsung. Selain itu, rehabilitasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera yang menempatkan pemulihan infrastruktur sumber daya air dan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti pentingnya normalisasi sungai untuk mencegah banjir berulang di wilayah terdampak bencana Sumatera.
BACA JUGA: Sejalan Arahan Kasatgas PRR, TPT di Sibolangit Dibangun untuk Pemulihan Pascalongsor
Menurut Tito, endapan lumpur dan material yang masih tertinggal di aliran sungai menyebabkan kapasitas sungai berkurang sehingga lebih mudah meluap ketika hujan deras.
Dampaknya, jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki berpotensi kembali rusak, sementara kawasan yang sudah dibersihkan dapat kembali dipenuhi lumpur.
Tito juga menggambarkan pemulihan pascabencana sebagai pekerjaan bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat.
Ia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat normalisasi sungai dengan melibatkan dinas pekerjaan umum di daerah agar penanganan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, Tito juga meminta Pemerintah Daerah memanfaatkan TKD Tambahan untuk normalisasi sungai, sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran dari pusat.
“Tentu Kementerian PU menjadi ujung tombak untuk mempercepat normalisasi sungai-sungai, selain jalan dan jembatannya. Kemudian melibatkan pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah bisa dari Kementerian PU memberikan penugasan kepada Dinas PU daerah, misalnya. Dan pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan dana dari Bapak Presiden (TKD Tambahan) untuk melakukan normalisasi sungai. Karena anggarannya saya lihat realisasinya masih ada yang rendah. Gunakanlah untuk realisasi normalisasi sungai,” kata Tito
Reporter: Ika Fatriya






