KLIKSUMUT.COM | TAPANULI TENGAH – Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun langsung meninjau sejumlah lokasi penanganan pascabencana banjir dan longsor di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana, khususnya pembangunan sabodam dan penanganan aliran sungai yang terdampak bencana banjir dan longsor pada 25 November 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tapanuli Tengah, Jusmar Simamora, mengatakan bahwa dirinya bersama Satgas Kementerian PUPR mendampingi peninjauan lapangan di sejumlah titik strategis.
BACA JUGA: Jalan AR Surbakti Tapteng Kembali Bisa Dilalui, Warga Apresiasi Gerak Cepat PUPR dan Satgas PRR
Adapun lokasi yang dikunjungi meliputi sabodam di Kelurahan Hutanabolon, rencana penanganan sabodam di Kelurahan Sipange, tepatnya di Sungai Silaga-laga, serta kawasan aliran sungai di Kelurahan Bonalumban.
Dalam peninjauan tersebut, Satgas Kementerian PUPR dipimpin Kepala Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang PU, Adenan Rasyid.
Jusmar menjelaskan, penanganan infrastruktur pascabencana telah berlangsung sejak bencana banjir dan longsor melanda Tapanuli Tengah pada 25 November 2025.
Pada tahap awal, pemerintah melakukan penanganan darurat. Selanjutnya, pada Januari hingga Februari 2026, pekerjaan berlanjut dan memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon), termasuk pembangunan konstruksi permanen.
“Penanganan sudah berjalan sejak pascabencana 25 November 2025. Dimulai dari tanggap darurat, kemudian berlanjut pada Januari dan Februari, hingga sekarang masuk penanganan rehab-rekon untuk konstruksi permanen,” ujar Jusmar.
Menurutnya, proses pengerjaan masih terus berlangsung secara bertahap dan simultan. Namun, sejumlah kendala di lapangan membuat penanganan belum sepenuhnya tuntas.
Tiga Kelurahan di Tukka Masih Berpotensi Banjir
Meski berbagai upaya penanganan telah dilakukan, Jusmar mengakui masih terdapat sejumlah kawasan di Kecamatan Tukka yang berpotensi mengalami banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dan berlangsung cukup lama.
Bahkan, di tiga kelurahan yang menjadi lokasi peninjauan, yakni Hutanabolon, Sipange, dan Bonalumban, banjir masih terjadi secara bergantian.
Kondisi tersebut, kata dia, disebabkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sungai belum sepenuhnya selesai.
“Iya, masih ada beberapa titik. Di ketiga kelurahan itu masih bergantian saja banjirnya, karena memang penanganan rehab-rekonnya belum tuntas,” ungkapnya.
Walaupun banjir yang terjadi saat ini tidak sebesar bencana pada November 2025 lalu, masyarakat di sejumlah kawasan masih merasakan dampak ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk sabodam dan penanganan sungai, menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana berulang.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ditargetkan Berlangsung hingga 2028
Terkait target penyelesaian penanganan pascabencana, Jusmar menjelaskan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk (Renduk) penanganan pascabencana.
Program tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026, 2027, hingga 2028.
Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan, penanganan sungai merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sementara Dinas PU Kabupaten Tapanuli Tengah turut menjalankan fungsi koordinasi dalam proses penanganan tersebut.
Saat ditanya mengenai kepastian penyelesaian pembangunan sabodam pada 2026, Jusmar menyebutkan bahwa penjelasan lebih teknis dan terperinci dapat disampaikan oleh pihak yang menangani langsung kegiatan tersebut.
Sementara itu, menurut Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, M. Tito Karnavian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang menjadi ujung tombak normalisasi sungai. Meskipun demikian ia mengharapkan peran pemerintah daerah dan pihak ketiga harus dioptimalkan.
BACA JUGA: Permudah Evakuasi, Dinas Perkim Binjai Pasang 55 Lampu Jalan di Tiga Lokasi Rawan Banjir
Lebih jauh, Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas kabinet pada 9 November 2026, berkaitan dengan hal itu.
“Saya menyampaikan usulan kepada Bapak Presiden untuk mengantisipasi ke depan dan juga untuk percepatan pemulihan pasca bencana Sumatera tiga provinsi ini. Yang pertama adalah tentu Kementerian PU menjadi ujung tombak untuk mempercepat normalisasi sungai-sungai terutama di samping tentu jalan dan jembatannya. Kemudian yang kedua adalah melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa dari Kementerian PU memberikan penugasan kepada Dinas PU daerah, misalnya. Pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan dana dari Bapak Presiden (TKD Tambagan) untuk melakukan normalisasi sungai. Yang berikutnya lagi bisa juga dengan bekerja sama pihak ketiga,” kata Tito Karnavian. (*)
Reporter: Ika Fatriya






