MEDAN | kliksumut.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut me-‘warning’ Pemko Medan jangan sampai terjebak dalam situasi “darurat pers” hanya akibat ketidakarifan oknum-oknum mengaku pengawal pimpinan setempat.
Hal itu ditegaskan Ketua SMSI Sumut Ir Zulfikar Tanjung didampingi Sekretaris Erris J Napitupulu dan Wakil Ketua H Agus S Lubis, Kamis (15/4) sehubungan maraknya pemberitaan pelarangan wartawan berwawancara dengan Wali Kota Medan oleh oknum-oknum mengaku pengawal.
Baca juga: Wartawan Diusir Satpol PP, Polisi Hingga Paspampres di Pemko Medan
“Kami (SMSI Sumut – red) yakin insiden itu tidak perintah Wali Kota Bobby dan oknum petugas itu bisa saja tidak mengerti UU Pers. Ini ‘warning’ , Kominfo Medan harus tahu ini, sudah terjadi dugaan pelecehan UU Pers. Jangan sampai jadi “darurat pers’,” tegas Zulfikar.
Untuk itu lanjutnya Kepala Dinas Kominfo Medan harus segera mengantisipasi ini secara dini sebelum meluas menjadi dikotomi pers dan pimpinan Pemko Medan, yang tentunya bertentangan dengan komitmen pemerintah termasuk Presiden yang selalu mengedepankan kemitraan produktif dengan pers.
