KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Togap Simangunsong, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang semakin kompleks, baik bencana alam maupun bencana sosial.
Pernyataan tegas ini disampaikan Togap saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPBD Sumut di Jalan Medan–Binjai, Kabupaten Deliserdang, Senin (1/9/2025).
“Terutama dalam keadaan sekarang, lagi banyaknya terjadi unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, BPBD diharapkan siaga untuk mengantisipasi itu, karena ini masuk dalam kategori bencana sosial,” ujar Togap di hadapan jajaran BPBD Sumut.
Togap menekankan pentingnya BPBD terus memantau perkembangan situasi terkini, termasuk gejala sosial yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau kerusakan infrastruktur publik. Menurutnya, kesiapan dan kecepatan dalam merespons adalah kunci utama.
BACA JUGA: Bendahara BPBD Pemkab Tapteng Ditahan Kejari Sibolga
“Semua harus belajar cepat mengendalikan situasi yang tidak dapat diduga terjadi. Ini semua dapat kita ketahui dan antisipasi bila kita mengikuti seluruh perkembangan dan situasi yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, memastikan bahwa pihaknya telah menjalankan seluruh instruksi Sekdaprov secara berkelanjutan, baik dalam penanganan bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan, maupun potensi bencana sosial seperti unjuk rasa massal.
“Kita terus memantau dan mengikuti perkembangan serta situasi yang terjadi. Arahan dari Bapak Sekda menjadi pedoman kami dalam merumuskan rencana kerja ke depan,” ungkap Tuahta.
Tuahta juga melaporkan bahwa saat ini Sumatera Utara tengah berada dalam fase kekeringan, yang mengakibatkan sejumlah kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan sekitar pinggiran Danau Toba sebuah kawasan strategis pariwisata nasional.
Mengakhiri kunjungan tersebut, Togap menegaskan bahwa penanggulangan bencana, baik alam maupun sosial, tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari TNI-Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat sipil.
“Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi mendukung penuh upaya BPBD, tapi perlu kerja sama semua pihak agar kita siap menghadapi segala kemungkinan,” tutupnya. (KSC)
