KLIKSUMUT.COM | LIMA PULUH KOTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp135,63 miliar guna mempercepat pemulihan infrastruktur, fasilitas publik, hingga sektor ekonomi masyarakat pascabencana.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas PRR pada Kamis (30/7/2026), realisasi tambahan TKD telah mencapai Rp22,03 miliar atau sekitar 16,24 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah.
BACA JUGA: Pemkab Tapteng Terima Tambahan Dana TKD Rp123,7 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana
Dari total 40 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan, sebanyak tiga kegiatan telah memasuki tahap kontrak, 22 kegiatan sedang dalam proses pengadaan, satu kegiatan menjalani reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sembilan kegiatan berada pada tahap perencanaan, sementara lima kegiatan lainnya masih dalam proses survei lapangan.
Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi menegaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan, namun membutuhkan percepatan pelaksanaan pekerjaan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan, namun masih memerlukan percepatan pelaksanaan pekerjaan serta dukungan pendanaan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai rencana,” tulis Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang.
Satgas PRR juga melakukan penyelarasan berbagai sumber pembiayaan, mulai dari tambahan TKD, anggaran kementerian dan lembaga, hingga Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dari BNPB.
Melalui konsultasi elektronik, diketahui sejumlah usulan hibah telah masuk dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi sehingga dikeluarkan dari daftar pengajuan Hibah RR. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda terhadap kegiatan yang sama.
Selain itu, beberapa kegiatan yang sebelumnya direncanakan menggunakan tambahan TKD dialihkan untuk membiayai kebutuhan pemulihan lainnya setelah dipastikan telah memperoleh pendanaan dari kementerian atau lembaga terkait.
Kebijakan sinkronisasi ini dinilai penting agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menjangkau lebih banyak kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian Satgas PRR adalah penanganan jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang mengalami kerusakan akibat gerusan Sungai Batang Sinamar.
Saat ini, ruas jalan tersebut hanya dapat dilalui melalui satu jalur sehingga mengganggu mobilitas masyarakat. Penanganannya direncanakan menggunakan tambahan TKD Kabupaten Lima Puluh Kota yang diperkuat dengan dukungan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
Sementara itu, kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman akan ditangani melalui tambahan TKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kemajuan signifikan juga terjadi pada program penyediaan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
Lokasi huntap terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap dibangun setelah seluruh proses sertifikasi lahan selesai.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan komitmennya membangun 204 unit hunian permanen dari total 233 unit yang diusulkan pemerintah daerah dengan target penyelesaian pada tahun 2026.
Di sektor pendidikan, pembangunan lokasi relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi juga menunjukkan perkembangan positif.
Lahan sekolah yang baru kini telah memasuki tahap pemadatan sebagai persiapan pembangunan gedung baru.
Relokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman sekaligus memberikan kepastian bagi siswa maupun tenaga pendidik yang selama ini terdampak kondisi pascabencana.
Pemulihan ekonomi masyarakat juga menunjukkan hasil menggembirakan.
Seluruh kolam budi daya perikanan yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi secara normal.
Pulihnya sektor perikanan menjadi salah satu indikator penting bangkitnya aktivitas ekonomi masyarakat karena mampu mengembalikan sumber pendapatan para pembudidaya sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.
Selain pembangunan fisik, Satgas PRR turut mencatat usulan tambahan bantuan sosial bagi 99 keluarga penerima manfaat serta bantuan jaminan hidup bagi 263 jiwa yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Kementerian Sosial sejak Juni 2026.
Usulan tersebut masih menunggu tindak lanjut agar bantuan dapat segera diproses sesuai hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA:
Satgas PRR menargetkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diselesaikan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong mempercepat proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan fisik, serta realisasi anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Satgas PRR juga menegaskan akan terus memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengatasi berbagai kendala administratif maupun pendanaan, sehingga manfaat program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. (KSC)
