“Kejadian di India adalah sebagai refrensi yang harus patut jadi contoh, jangan sampai terjadi di Indonesia,” pungkas Menteri Perhubungan.
“Kepada masyarakat agar tidak melaksanakan mudik, yang bisa jadi dampak buruk bagi kita semua, terutam jumlah pemudik yang paling besar adalah dipulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah,” jelas Mentri Perhubungan.
“Kami berharap kepada petugas TNI dan Polri agar memberikan himbauan larangan mudik yang sudah di sampaikan oleh bapak Presiden dan jajarannya, dengan pedomani semua unsur yang akan bertugas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan pelarangan mudik dan implementasinya di lapangan pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun humanis. Pihak Kepolisian melalui Korlantas Pusat dan Daerah akan menjadi pelaksana utama di lapangan,” ungkap Menteri Perhubungan.
Baca juga: Kejati Sumut melaksanakan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Menuju WBK dan WBBM
“Semua pihak agar berhati-hati selama menyampaikan pernyataan-pernyataan ke media atau publik, kita harus menjaga wibawa, pemerintah jangan sampai terkesan kontradiktif dan egosentris,” sebutnya.
“Semua pihak diminta untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar,” jelas Mentri Perhubungan Budi Budi Karya.
Baca juga: Pakai Smartfren di Realme C21 Dapat Lebih Banyak Hadiah, Dari Bonus Kuota 384 GB Hingga Smart TV
Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan pada pandemic Covid-19 pada setiap tempat beribadah agar di atur dan tidak menjadi tempat kerumunan.
“Aturan yang dilaksanakan di tiap- tiap Daerah adalah, Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di Daerah Zona Kuning dan Zona Hijau boleh dilaksanakan di Masjid dan di lapangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan maksimal 50 % dari
kapasitas tempat/lapangan,” sebutnya.
