KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara (Sumut) meminta Pemerintah Republik Indonesia mengusir Duta Besar Amerika Serikat (AS) dari seluruh wilayah Indonesia. Tindakan ini sebagai respons atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya oleh AS, yang dinilai merusak kedaulatan negara berdaulat dan prinsip perdamaian dunia.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa pihaknya mengutuk keras AS karena tidak memiliki dasar moral maupun legitimasi hukum internasional. Ia menyebut, narasi ancaman narkoba, migrasi ilegal, dan narco-terorisme hanyalah dalih politik untuk membenarkan intervensi.
“PW KAMMI Sumut melihat kuat dugaan bahwa tindakan ini didorong oleh kepentingan ekonomi global, khususnya keinginan menguasai kekayaan sumber daya alam Venezuela, yang diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia serta berbagai potensi mineral strategis lainnya,” ujar Irham dalam keterangan resminya, Minggu (4/1/2026).
BACA JUGA: PW KAMMI Sumut Apresiasi Pelaksanaan Apel Siaga Nataru 2026 di Lapas Kelas I Tanjung Gusta
PW KAMMI Sumut menilai penangkapan itu sebagai agresi kriminal terhadap kedaulatan negara, yang mencederai prinsip dasar hubungan internasional dan tatanan dunia yang adil dan beradab.
Tekanan Diplomatik dan Pengusiran Dubes
Irham menekankan bahwa keberadaan perwakilan diplomatik AS di Indonesia tidak lepas dari tanggung jawab moral atas kebijakan luar negeri agresif negaranya. Karena itu, PW KAMMI Sumut meminta pengusiran Duta Besar AS sebagai langkah konstitusional dan bermartabat untuk menunjukkan keberpihakan Indonesia terhadap prinsip keadilan global.
“Indonesia harus berdiri di garis depan melawan imperialisme modern. Mengusir Duta Besar Amerika Serikat adalah bentuk keberanian politik dan keberpihakan nyata terhadap amanat konstitusi. Ini juga bentuk solidaritas bagi bangsa-bangsa yang tertindas,” tegas Irham.
Selain itu, organisasi ini mendesak Konsulat AS di Medan segera meninggalkan Indonesia. Langkah ini menjadi bentuk sikap politik PW KAMMI terhadap intervensi yang merusak perdamaian dunia.
BACA JUGA: PW KAMMI Sumut Apresiasi Gerak Cepat Kapolda Tangani Bencana Alam
“Tindakan menyerang dan menangkap pemimpin negara berdaulat jelas bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ini mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tambahnya.
PW KAMMI Sumut juga menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersikap tegas terhadap AS. Irham menegaskan, hukum internasional tidak boleh tajam terhadap negara lemah namun tumpul terhadap negara adikuasa.
Peringatan Geopolitik dan Kekuatan Pertahanan Nasional
PW KAMMI Sumut menilai peristiwa di Venezuela menjadi peringatan serius bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya. Irham menekankan bahwa negara dengan daya tangkal pertahanan lemah mudah diintervensi.
“Amerika Serikat sangat mudah membombardir Venezuela karena negara tersebut tidak memiliki kekuatan penangkal strategis, termasuk senjata nuklir. Fakta ini menunjukkan, dalam realitas geopolitik global, kedaulatan sering kali hanya milik negara yang memiliki kekuatan militer yang ditakuti,” ujarnya.
BACA JUGA: PW KAMMI Sumut Apresiasi Penutupan Sementara PT TPL
Berdasarkan hal itu, PW KAMMI Sumut mendesak Presiden Indonesia membangun kekuatan militer nasional yang mandiri, modern, dan berdaulat. Selain itu, penting memperkuat persenjataan strategis.
“Indonesia tidak boleh naif dalam membaca peta politik global. Perlu penguatan militer, termasuk penguasaan teknologi pertahanan strategis. Ini menjadi kebutuhan penting agar tragedi seperti yang terjadi di Venezuela tidak pernah terjadi di tanah air,” tegas Irham.
Sebagai bentuk sikap nyata, PW KAMMI Sumut menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di Konsulat AS di Medan. Aksi ini menjadi ekspresi penolakan terhadap imperialisme modern dan solidaritas terhadap perampasan kedaulatan sejumlah negara.
“Ini merupakan sikap moral dan politik kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia,” tutup Irham. (KSC)
REPORTER: Arif Genta Buana
