KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Puluhan petani bawang merah asal Kabupaten Tanah Karo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026). Mereka mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap maraknya peredaran bawang impor ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.
Aksi yang berlangsung di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan ini mulai dipadati massa sekitar pukul 13.20 WIB. Para petani datang membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan melalui orasi secara bergantian di depan kantor legislatif tersebut.
BACA JUGA: DPRD Sumut Desak BPK Audit Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Rp575,5 Miliar
Desak Operasi Terpadu Berantas Bawang Impor Ilegal
Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah segera melakukan operasi terpadu untuk menertibkan peredaran bawang impor ilegal di seluruh wilayah Sumatera Utara. Mereka menilai, masuknya produk ilegal telah merusak harga pasar dan menekan pendapatan petani lokal.
“Kami mendesak adanya tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Peredaran bawang impor ilegal ini sudah sangat merugikan kami sebagai petani,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Selain itu, petani juga menuntut pengusutan menyeluruh terhadap aktor intelektual di balik praktik impor ilegal. Mereka menilai selama ini penindakan hanya menyasar pelaku lapangan, tanpa menyentuh jaringan besar yang diduga menjadi dalang praktik mafia pangan.
Soroti Kinerja Pemerintah dan Aparat
Dalam aksinya, massa turut mendesak Wali Kota Medan, , untuk mengevaluasi hingga mencopot Kepala Dinas Perdagangan Sumut yang dianggap lalai dalam melakukan pengawasan distribusi bawang di pasaran.
Tak hanya itu, petani juga meminta Komisi B DPRD Sumut meningkatkan fungsi pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional, gudang distribusi, serta pusat perdagangan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak adanya praktik ilegal serta menjaga stabilitas harga komoditas bawang di tingkat petani dan konsumen.
Minta Polisi Perketat Pengawasan Jalur Distribusi
Aksi ini juga menyasar aparat kepolisian. Massa mendesak Kapolda Sumut untuk memperketat pengawasan terhadap jalur masuk barang impor ilegal, baik melalui pelabuhan maupun jalur darat.
Selain itu, mereka juga meminta evaluasi terhadap kinerja Satgas Pangan dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang dinilai belum maksimal dalam melakukan pencegahan dan penindakan.
“Penegakan hukum harus menyasar hingga ke akar-akarnya. Jangan hanya pelaku kecil yang ditindak, sementara aktor besar bebas,” tegas massa aksi.
BACA JUGA: DPRD Sumut Soroti Pemindahan Napi Korupsi Ilyas Sitorus ke Nusakambangan
DPRD Sumut Belum Temui Massa
Meski berbagai tuntutan telah disampaikan, hingga aksi berlangsung belum terlihat adanya perwakilan anggota DPRD Sumatera Utara yang menemui massa. Situasi di lokasi aksi tetap terjaga kondusif dengan pengamanan ketat dari ratusan personel gabungan.
Para petani berharap aspirasi mereka segera ditindaklanjuti, mengingat persoalan impor ilegal dinilai sudah berlangsung lama dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha pertanian di daerah Karo. (KSC)
