KLIKSUMUT.COM | TAPANULI TENGAH – Kondisi proyek pembangunan kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) kini memprihatinkan. Bangunan yang semestinya megah justru terlihat kumuh dan mangkrak, sehingga masyarakat bahkan warganet ramai menyoroti kondisinya. Sekeliling proyek dipenuhi tumbuhan liar dan sisa material bangunan, menciptakan kesan seperti “rumah hantu”, Selasa (11/11/2025).
Anggota DPRD Fraksi Golkar, Joneri Sihite menyebutkan, dari pantauan langsung, konstruksi bangunan dari lantai satu hingga lantai empat belum sepenuhnya rampung, termasuk keramik dan ruang-ruang kantor yang masih setengah jadi.
“Sedang lantai lima, kesiapan bangunan mencapai sekitar 80 persen. Soal kualitas serahkan pada ahlinya,” ujarnya Joneri Sihite.
BACA JUGA: JPKP Sumut: Segera Audit Proyek Mangkrak Pembangunan Kantor Bupati Tapteng Senilai Rp70 Miliar
Beberapa fasilitas dasar pun belum selesai, seperti dinding yang belum diplester, kamar mandi yang belum rampung, dan adanya rembesan air dari lantai atas ke lantai bawah. Bangunan mangkrak ini bahkan kini dihuni hewan malam, seperti burung hantu dan kelelawar, yang terlihat dari tumpukan kotoran di lantai. Posisi resepsionis yang ada di lantai lima juga dinilai tidak tepat, seharusnya berada di lantai satu.
Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, memutuskan tidak melanjutkan pembangunan kantor tersebut karena proyek dianggap tidak memiliki dasar hukum dan terdapat pelanggaran administrasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng kini fokus pada efisiensi dan strategi fiskal, termasuk penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.
BACA JUGA: Pembangunan Kantor Bupati Tapteng Mangkrak, Warga Desak DPRD Bentuk Pansus
Anggota DPRD Tapteng Fraksi PDI-Perjuangan, Famoni Gulo mengatakan, dorongan untuk penanganan proyek mangkrak datang dari DPRD Tapteng melalui pembentukan panitia khusus (Pansus). Fraksi PDI-Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), didukung Fraksi Golkar, sepakat agar Pansus dibentuk untuk memastikan anggaran puluhan miliar rupiah tidak sia-sia.
“Jadi penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan kantor bupati tidak menjadi sia-sia dan masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan proyek itu.”
Ketua Fraksi PKB Tapteng, Abdul Rahman Sibuea menambahkan, ribuan masyarakat sudah menyuarakan keinginan agar DPRD bertindak.
“Ini bukan sekadar aspirasi segelintir orang. Kami dari Fraksi PKB dan PDIP menilai perlu ada Pansus untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat sekaligus membantu pemerintah menuntaskan persoalan pembangunan ini,” tegas Abdul Rahman.
Ia juga menegaskan, DPRD dan Pemkab Tapteng memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan uang rakyat benar-benar bermanfaat.
“Kami tidak ingin pembangunan itu terbengkalai. Ini uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan transparan,” tutup Abdul Rahman. (KSC)
LAPORAN: Tim Redaksi
