KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumatera Utara (Sumut), Rudy Chairuriza Tanjung, SH, angkat bicara mengenai proyek pembangunan kantor Bupati Tapanuli Tengah yang hingga kini tak kunjung rampung alias mangkrak.
Rudy menilai, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat dan menjadi sorotan publik di berbagai media. Sudah seharusnya aparat penegak hukum (APH) turun tangan memberikan solusi atas polemik yang terjadi.
“Sangat kontras, sudah selayaknya aparat penegak hukum memberikan solusi terhadap keresahan masyarakat Tapteng yang viral di media belakangan ini,” ujar Rudy, Sabtu (1/11/2025) siang.
BACA JUGA: Unjuk Rasa Ribuan Warga Tapteng di DPRD Diwarnai Aksi Lempar Batu, Polisi Turunkan Water Canon
Proyek pembangunan kantor bupati yang menelan dana lebih dari Rp70 miliar itu dianggap tidak wajar jika sampai terbengkalai, hingga perlu dilakukan audit menyeluruh agar kejelasan penggunaan anggaran dapat diketahui publik.
Rudy menegaskan, menilai banyak lembaga audit yang mampu menilai dari nilai sebuah bangunan, misalnya; Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Swasta bahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dapat melakukan audit tersebut
“Nilai bangunan itu sangat mudah diaudit. Banya kantor jasa audit dari swasta atau BPKP juga bisa,” jelasnya.
Aktivis yang dikenal getol mengawasi pembangunan di Sumut itu menambahkan, hasil audit nantinya akan menunjukkan apakah nilai proyek tersebut benar-benar sepadan dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.
“Bisa saja nilai bangunan tersebut telah sesuai dengan anggaran yang digunakan oleh Pemkab Tapteng dan bisa jadi pula bangunan tersebut nilainya di bawah dari nilai anggaran yang digunakan,” katanya.
Rudy juga menegaskan pentingnya transparansi agar isu ini tidak semakin melebar dan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Maka dalam hal ini sudah saatnya transparansi dalam penggunaan anggaran yang menjadi keresahan masyarakat Tapteng tersebut dapat difaktakan, biar tak membias di kalangan masyarakat,” tegasnya.
BACA JUGA: Pembangunan Kantor Bupati Tapteng Mangkrak, Warga Desak DPRD Bentuk Pansus
Rincian Dana Pembangunan Kantor Bupati Tapteng
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek pembangunan kantor Bupati Tapteng dimulai sejak tahun 2020 dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp70 miliar.
Secara rinci, alokasi dana yang telah dikucurkan untuk pondasi hingga struktur lantai tiga sebesar Rp29,2 miliar (2020), pembangunan lantai empat hingga atap Rp31,37 miliar (2021), penyelesaian lantai satu Rp9,34 miliar (2022), dan untuk pembangunan lantai lima sebesar Rp9,5 miliar (2023). Jika dirata-ratakan, setiap tahun sekitar Rp19,8 miliar digelontorkan untuk proyek ini.
Sebagai perbandingan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tapteng selama 2020–2023 hanya berkisar Rp75 miliar–Rp87 miliar per tahun, atau rata-rata Rp81,6 miliar. Artinya, hampir seperempat PAD Tapteng tersedot untuk proyek kantor bupati yang kini belum berfungsi. (KSC)
