Riris Andono mengemukakan ada kemungkinan pemerintah India juga memberikan subsidi untuk harga tes PCR tersebut sehingga masyarakat bisa mendapatkan tes yang lebih murah dibandingkan dengan Indonesia.
Ia mengakui memang banyak komponen dan variable yang harus dilihat untuk bisa membandingkan harga tes PCR di negara lain dengan di Indonesia. Ia sendiri tidak tahu apa saja komponen-komponen yang dipatok oleh pemerintah sehingga harga tes PCR di Tanah Air bisa lebih mahal.
“Banyak variabelnya untuk membandingkan situasinya. Biar apple to apple,” tuturnya.
Terkait kecepatan waktu testing yang diminta Jokowi menjadi maksimal 1×24 jam, menurutnya hal tersebut bisa saja dilakukan. Namun diperlukan manajemen laboratorium yang baik, serta infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk memenuhi target Presiden.
BACA JUGA: Kemarahan Warga Cara Pemerintah Tangani COVID-19, Demonstran Thailand Bentrok Dengan Polisi
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan pada Oktober 2020 telah mengatur batasan harga tertinggi untuk tes PCR melalui Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), yakni Rp900 ribu.
Batasan tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri atau mandiri. Namun, di lapangan, banyak pihak swasta yang mematok tarif lebih dari Rp1 juta, jika ingin hasil tes PCR diterima dalam kurun waktu 24 jam.
Batasan tarif tertinggi itu tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19. (voa)
