KLIKSUMUT.COM | BANGKALAN – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara dan memberantas berbagai bentuk kebocoran anggaran yang selama ini menghambat pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang digelar di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai para ulama memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat sehingga perlu mengetahui berbagai capaian dan arah kebijakan pemerintah.
“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden mengungkapkan bahwa dirinya baru saja meresmikan pembangunan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa anggaran negara yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan, jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. Bayangkan kalau 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita. Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa masih banyak potensi pembangunan yang dapat diwujudkan apabila kebocoran anggaran dan penyalahgunaan keuangan negara dapat ditekan secara maksimal.
Kepala Negara mengakui masih terdapat berbagai kebocoran yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan pemberantasan kebocoran sebagai salah satu prioritas utama.
“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” tegasnya.
Menurut Prabowo, setiap rupiah yang berhasil diselamatkan akan dikembalikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan langkah konkret pemerintah dalam menata sektor sumber daya alam. Salah satunya dengan mengambil kembali penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dinilai melanggar ketentuan hukum dan tata kelola.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” ujar Prabowo.
Langkah tersebut, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola secara legal, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Prabowo mengakui bahwa mengelola negara seluas dan sekaya Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Namun, ia optimistis berbagai tantangan dapat diatasi apabila pemerintah mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah.
“Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat kaya,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa kunci utama menjaga kekayaan bangsa terletak pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian para ulama dan peserta Munas NU yang hadir. Komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola negara serta memberantas korupsi diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (KSC)
TIM REDAKSI
