KLIKSUMUT.COM | BATAM ~ Polresta Barelang menggelar Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) fungsi teknis Reserse Kriminal (Reskrim) untuk meningkatkan profesionalisme dan pemahaman personel dalam penegakan hukum, Selasa (13/01/2026). Kegiatan ini sebagai langkah strategis menyikapi perkembangan hukum pidana nasional.
Latkatpuan berlangsung di Lapangan Apel Polresta Barelang mulai pukul 08.20 WIB. Seluruh Pejabat Utama (PJU) Polresta Barelang bersama personel yang berkaitan langsung dengan fungsi Reskrim mengikuti kegiatan tersebut secara aktif.
Penyesuaian Tugas Reskrim dengan KUHP
Polresta Barelang menghadirkan Ipda Novan Sandy Pandin, Kasubnit 2 Unit Satreskrim Polresta Barelang, sebagai pemateri.
BACA JUGA: KUHP Baru Disebut Tak Pidanakan Kritik ke Pejabat, Ketua Komisi III DPR Ungkap 3 Aturan Pengaman
Dalam paparannya, Ipda Novan menekankan pentingnya pemahaman tugas dan peran anggota Polri dalam fungsi Reskrim agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menuntut penyesuaian dalam pelaksanaan tugas penyidikan.
“Seluruh personel Polri, khususnya fungsi Reskrim, wajib memahami perubahan tersebut agar proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
BACA JUGA: LBH Medan Nilai KUHP dan KUHAP Baru Ancam Demokrasi dan Keadilan
Penguatan Restorative Justice dan Pidana Alternatif
Dalam Latkatpuan ini, pemateri juga membahas penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana ringan di luar proses peradilan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan keadilan bagi semua pihak.
Selain itu, Ipda Novan memperkenalkan pidana alternatif berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
“Sistem pemidanaan ke depan tidak semata-mata berorientasi pada pidana penjara, melainkan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial,” tambahnya.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Teken KUHAP Baru, Berlaku Bersamaan dengan KUHP Mulai Januari 2026
Peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan
Pemateri turut menjelaskan peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang diusulkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim ini memiliki kewenangan lebih luas dibandingkan praperadilan, termasuk menilai kelayakan alat bukti hasil penyidikan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan paksa aparat penegak hukum.
Kegiatan Latkatpuan fungsi teknis Reskrim ini berakhir setelah seluruh materi tersampaikan.
Melalui pelatihan ini, Polresta Barelang berharap seluruh personel semakin memahami perkembangan hukum pidana nasional serta mampu menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan. (KSC)
REPORTER: Dalil Harahap
