Oleh: Waliyono, S.Sos., M.I.Kom
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Beberapa waktu terakhir, publik disuguhi rangkaian peristiwa yang memunculkan pertanyaan besar mengenai hubungan antarpenegak hukum di Indonesia. Mulai dari penangkapan seorang jenderal yang bertugas di Badan Gizi Nasional (BGN), penggeledahan rumah seorang petinggi Kejaksaan Agung oleh kepolisian, hingga pengerahan personel TNI untuk melakukan pengamanan terhadap rumah seorang pejabat tinggi Kejaksaan.
Jika setiap peristiwa tersebut berdiri sendiri, tentu masyarakat dapat memaknainya sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun ketika semuanya terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, ruang publik tidak dapat dihindarkan dari munculnya berbagai spekulasi mengenai adanya ketegangan antarinstansi penegak hukum.
Yang paling dirugikan dari kondisi seperti ini adalah kepercayaan masyarakat. Publik berharap kepolisian, kejaksaan, dan TNI bekerja sama menjaga stabilitas negara, bukan justru terlihat berjalan sendiri-sendiri sehingga menimbulkan persepsi adanya konflik kelembagaan.
BACA JUGA: Penggeledahan Kasus Dugaan Korupsi Tol Medan–Binjai, Kejati Sumut Sasar Kantor BPN dan Pertanahan Kota Medan
Penegakan hukum memang harus dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, baik pejabat sipil, aparat penegak hukum, maupun perwira tinggi. Namun, setiap tindakan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang kuat sehingga tidak memunculkan kesan adanya rivalitas institusi.
Di sisi lain, keterlibatan TNI dalam pengamanan rumah seorang petinggi Kejaksaan juga menjadi perhatian publik. Apabila pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur dan pertimbangan keamanan negara, tentu harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai tafsir yang berkembang di masyarakat.
Koordinasi antarlembaga menjadi kunci. Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI merupakan pilar penting dalam menjaga supremasi hukum dan keamanan nasional. Ketika komunikasi tidak berjalan baik, yang muncul justru persepsi adanya ego sektoral yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh institusi negara bekerja dalam satu komando kebijakan. Momentum ini menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi, memperjelas mekanisme kerja sama antarlembaga, serta memastikan setiap proses hukum berjalan independen tanpa dipengaruhi kepentingan apa pun.
BACA JUGA: Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Sorotan, Ini Tugas, Wewenang, dan 12 Kasus Mega Korupsi yang Ditangani Kejagung
Lebih dari sekadar menyelesaikan persoalan yang sedang berkembang, pemerintah perlu mengembalikan fokus seluruh aparat pada tugas utama mereka, yakni melayani masyarakat, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga keamanan nasional.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan tontonan konflik antarinstansi. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, sinergi aparat negara, dan jaminan bahwa setiap proses penegakan hukum berlangsung secara objektif, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Inilah saatnya pemerintah mengambil langkah yang tegas sebagai pemersatu seluruh institusi negara. Sebab, ketika aparat penegak hukum bekerja dalam harmoni, kepercayaan publik akan tetap terjaga, stabilitas nasional dapat dipelihara, dan cita-cita mewujudkan negara hukum yang kuat akan semakin dekat menjadi kenyataan.
Penulis adalah Pemimpin Umum kliksumut.com
