JAKARTA | kliksumut.com – Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) kembali mengingatkan Ombudsman RI supaya menghormati konstitusi negara, dan tidak membentuk opini menyesatkan terkait 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut.
“PMPHI menyarankan Ombudsman maupun pihak lainnya untuk sabar menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait HUM Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021, tentang tatacara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN. Jangan memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanggar konstitusi,” ujar Koordinator PMPHI, Gandi Parapat kepada wartawan, Senin (9/8/2021).
Gandi meminta Ombudsman juga perlu menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pasal 69B dan 69 C tentang penyelidik dan penyidik adalah ASN. Keputusan dua lembaga hukum negara ini akan menentukan nasib 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut.
BACA JUGA: Ketua KPK Firli di Laporkan ICW ke Bareskrim Polri
“Ombudsman sudah terlalu jauh melampaui kewenangan lembaga negara. Padahal, pimpinan dari lembaga negara maupun pemerintah, menjalankan tugasnya sesuai konstitusi negara dan mengikuti aturan dalam Undang – undang (UU), berdasarkan fakta dan bukan karena pembentukan opini,” kata Gandi.
Gandi Parapat meminta Ombudsman untuk tidak terlalu jauh mencampuri masalah nasib 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut. Apalagi, Ombudsman sampai mengeluarkan tudingan bahwa pimpinan KPK sudah melakukan maladministrasi. Tudingan ini harus dapat dibuktikan secara hukum.
