Peringatan Tak Diindahkan, Kapolri dan Menteri Desa Sepakat Kades Bermasalah Disikat

Sebagai konsultan yang solutif, kita lihat SDM Kades terkait penggunaan anggaran masih belum maksimal, sehingga lebih baik dilakukan pendampingan, strategi premtif kepada Kapolres dan Dirkrimsus sampai tingkat Kanit Reserse di Polsek. “Kita sepakat, jika telah diingatkan, tapu tidak diindahkan maka perlu penegakan hukum untuk efek deterent yang dengan sengaja melakukan pelanggaran. Saya atensi agar Polisi jangan jadi bagian problem. Nafas dan komitmen kita sama, siap mendukung dan kawal kebijakan menteri dan siap sebagai konsultan yang solutif,” pungkas Jenderal bintang empat ini.

Kapolri menuturkan, pada tahun 2020 Dana Desa yang akan diturunkan cukup besar yaitu Rp 72 Triliun dari DIPA dan ditambah dari CSR, dana kementerian, dan lainnya. Kita memiliki kekuatan sampai tingkat Desa yaitu personel Bhabinkamtibmas.

Selain itu, Kabareskrim saya arahkan agar memberi atensi kepada jajaran sampai tingkat Polsek tentang arahan khusus, sampai ke tingkat terbawah. Harapan kami agar Polri tidak jadi bagian dari masalah,” kata Kapolri Jenderal Idham.

Baca : Sebanyak 87 Ribu Desa, Akan Rapat Koordinasi Desa Seluruh Indonesia

Untuk masa kedepan, akan kita laksanakan Video Conference bersama yang dihadiri oleh Mendes PDTT, Kejaksaan Agung dan Polri untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan,” ujar Kapolri.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri di didampingi Kadiv Propam Polri Irjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M,Si, Sahli Sosbud Kapolri Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran, S.I.K, M,Si, Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol Drs. Djoko Poerwanto, Korspripim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo, S.H, S.I.K, MH. (rel/cu)

Bacaan Lainnya

Pos terkait